103 Regulasi Lengkap Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah banyak berkontribusi dalam memajukan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan keselamatan kesehatan dan lingkungan. Peraturan tersebut berfungsi sebagai Pedoman setiap Warga Indonesia dalam menerapkan K3L dalam pekerjaannya.

Adapun urutan perundangan di Indonesia sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri dalam daftar di bawah meskipun tidak ditulis langsung dalam pasal 7 di atas, namun tetap memilki kewenangan mengikat sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 dalam undang-undang yang sama.

Untuk memajukan K3L di Indonesia, kami telah menyusun Daftar 103 regulasi terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di Indonesia sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang Ri No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Ri No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Ri No. 36 Tahun 2009 Kesehatan
4. Undang-Undang Ri No. 3 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
5. Undang-Undang Ri No. 3 Tahun 1969 Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor
6. Undang-Undang Uap Tahun 1930 Undang-Undang Uap
7. Uu No.24 Tahun 2007 Mengenai Penanggulangan Bencana
8. Uu No.22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas
9. Uu No 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No.81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industry Dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah

1. PP No. 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, Dan Penggunaan Pestisida
2. PP No. 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan
3. PP No. 11 Tahun 1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja
5. PP No 63 Tahun 2000 Tentang Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
6. PP No 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
7. PP No. 29 Tahun 2008 Tentang Tentang Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 Ttentang Kendaraan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir

Keputusan Presiden

1. Keppres RI No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

Peraturan Daerah

1. Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 Retribusi Daerah
3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2008 Baku Mutu Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR)
4. Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No.170 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran

Peraturan Menteri

1. Permenaker RI No. Per-01/MEN/1988 Tentang Kwalifikasi Dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap
2. Permenakertrans RI No. Per-01/MEN/1982 Tentang Bejana Tekanan
3. Permenaker RI No. Per-04/MEN/1985 Tentang Pesawat Tenaga Dan Produksi
4. Permenaker RI No. Per-05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut
5. Permenakertrans No. Per.09/MEN/VII/2010 Tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut
6. Permenaker RI No. Per-02/MEN/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
7. Permenakertrans RI No. Per-04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
8. Permenaker RI No. Per-02/MEN/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
9. Permenaker RI No. Per-04/MEN/1998 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Dokter Penasehat
10. Per Menaker No. Per.25/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
11. Per Menaker No. Per.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja
12. Per Menaker No. 11/MEN/2005 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja
13. Permenaker No. Per-01/MEN/1998 Tentang Penyelengaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jamsostek
14. Permenakertrans RI No. Per-03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
15. Permenakertrans RI No. Per-01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
16. Permenakertrans RI No. Per-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
17. Permenakertrans RI No. Per- 01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan
18. Permenakertrans RI No. Per- 01/MEN/1976 Tentang Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan
19. Per Menkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
20. Per Menkes No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
21. Per Menkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis
22. Per Menkes No. 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 Dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja
24. Permen Perburuhan No. 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
25. Permenaker RI No. Per-03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan
26. Permenaker RI No. Per-05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen K3
27. Permenaker RI No. Per-02/MEN/1992 Tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban Dan Wewenang Ahli K3
28. Permenaker RI No. Per-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan AK3
29. Permenakertrans RI No. Per-03/MEN/1978 Tentang Persyaratan Penunjukan Dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Ahli Keselamatan Kerja
30. Permenakertrans RI No. Per-02/MEN/1982 Tentang Kwalifikasi Juru Las
31. Permenaker RI No. Per-04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
32. Permenakertrans No. Per.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri
33. Permenaker RI. No. Per-03/MEN/1999 Tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang Dan Barang
34. Permenaker RI No. Per-03/MEN/1986 Tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
35. Permenakertrans RI No. Per-01/MEN/1978 Tentang Keselamatan Kerja Dalam Pengangkutan Dan Penebangan Kayu
36. Permenakertrans RI No. Per-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
37. Permenaker RI No. Per-03/MEN/1985 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
38. Permenperindag Nomor 87_M-Ind_Per_9_2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia
39. Permenlh No. 03 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label B3
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik
41. Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-Ind/Per/4/2013 Tentang Sistem Harmonisasi Global Dan Label Pada Bahan Kimia
42. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.45 Tahun 2005 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan
43. Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No.046 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.0045 Tahun 2006 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan

Keputusan Menteri

1. Kepmenakertrans No : Kep-75/MEN/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) Di Tempat Kerja
2. Kep Menaker No. Kep-186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja
3. Kepmenakertrans No. 68/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja
4. Kep Menaker No. 147/MEN/1989 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek
5. Kep Menaker No. 333/MEN/1989 Tentang Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
6. Kep Menkes No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
8. Kepmenaker Ri No. Kep. 187/Men/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
9. Per.13 Men-2011 Nab Faktor Fisika & Kimia Tempat Kerja
10. Kepmenaker RI No. Kep-1135/MEN/1987 Tentang Bendera Keselamatan Kerja
11. Kepmenaker RI No. Kep-245/MEN/1990 Tentang Hari Keselamatan Kerja Nasional
12. Kep Menaker No. Kep. 261/MEN/XI/2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
13. Keputusan Menteri Perindustriann Nomor 148/1985 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Perusahaan Industri
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1439/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI no. Kep. 155/Ment/1984 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep-125/Men/1972, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-79/Men/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Instruksi Menteri

1. Instruksi Menaker RI No. Ins.1/MEN/1988 Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Pengadaan Kantin Dan Toilet Di Perusahaan
2. Instruksi Menaker RI No. Ins.03/M/BW/1999 Tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan Di Tempat Kerja
3. Instruksi Menaker RI No. Ins.2/M/BW/BK/1984 Tentang Pengesahan Alat Pelindung Diri
4. Instruksi Menaker RI No. Ins.05/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Alat Pelindung Diri
5. Instruksi Menaker RI No. Ins/11/M/B/1997 tentang pengawasan khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Peraturan Lain

1. SE Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 Tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
2. SE Menaker No. SE. 01/MEN/1979 Tentang Pengadaan Kantin Dan Ruang Makan
3. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-86/BW/1989 Tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
4. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-05/BW/1997 Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri
5. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-06/BW/1997 Tentang Pendaftaran Alat Pelindung Diri
6. Kep Dirjenbinawasker No.Kep-407/BW/1999 Tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak Dan Kewajiban Teknisi Lift
7. Kep Dirjen Binawasnaker No. Kep. 45/DJPPK/IX/2008 Tentang Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian Dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access)
8. Kep Dirjen Hubdar No. SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya Beracun Di Jalan
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 113/Djppk/Ix/2006 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Spaces)
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 84 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar Dan Menengah
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Sebagaimana Dimaksud Pada Amar Kesatu Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.311/BW/2003 tentang sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep-37/DJPPK/XI/2004 tentang kelengkapan dan identitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagian besar dari Perundangan ini bisa diunduh di link ini. Masukan dan kritik sangat diperlukan dari para pembaca untuk terus memperbaiki daftar regulasi K3L ini.