Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018

Pada 7 May 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 ini merupakan salah satu turunan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Tambang Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018

Photo by Dominik Vanyi on Unsplash

Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 ini memiliki beberapa lampiran di mana Lampiran Ketiga merupakan Lampiran Khusus untuk Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara. Lampiran ini mencakup tentang kategorisasi kecelakaan, pemeriksaan kesehatan kerja, peledakan di tambang, dan lain-lain.

Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dunia Pertambangan. Untuk dapat mengunduh Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 ini silakan klik tautan ini.

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 3 Mei 2018 lalu. Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018 terdiri dari 9 Bab yang mengatur berbagai macam hal terkait dengan pertambangan.

keselamatan pertambangan Permen ESDM nomor 26 tahun 2018Ilustrasi Pertambangan

Pada Bab 2 regulasi ini tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, terdapat 6 bagian di mana terdapat Bagian Ketiga yang berjudul “Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara”. Pada Bagian Ketiga, terdapat 3 paragraf terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu: Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi Pertambangan Mineral dan Batubara. Total terdapat 6 pasal terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018.

Semoga dengan adanya Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 ini bisa mencegah kecelakaan-kecelakaan besar yang banyak terjadi di tambang. Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018 bisa diunduh di sini

10 Hal Baru dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018

Pada 27 April 2018, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menerbitkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 ini membuat 3 peraturan tidak berlaku lagi yaitu: Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan dalam tempat kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja; dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE.01/MEN/1978 tentang Nilai Ambang Batas untuk Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas untuk Kebisingan di Tempat Kerja.

Gambar Ilustrasi Pabrik

Sebagai peraturan baru, Permenaker nomor 5 tahun 2018 memperkenalkan kepada kita syarat-syarat yang lebih lengkap tentang K3 Lingkungan Kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan selamat. Berikut adalah 10 hal baru dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang harus kita pahami versi Katigaku.top:

  1. Faktor Ergonomi

Faktor ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Faktor ergonomi ini tidak ada dalam 3 peraturan yang dicabut oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018.

Faktor ergonomi dijelaskan lebih lengkap dalam Lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018. Penjelasan tersebut meliputi pengumpulan data antropometri pekerja dan penggunaannya, desain lay out tempat kerja, desain manual handling di tempat kerja, dan penilaian batas beban angkat aman. Lampiran terkait faktor ergonomi ini terbilang lengkap dan detail sehingga sangat membantu kita dalam membuat tempat kerja yang lebih ergonomis.

  1. Faktor Psikologi

Faktor psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di Tempat Kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sama seperti faktor ergonomi, faktor psikologi juga tidak ada dalam 3 peraturan yang dicabut oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018.

Pengukuran faktor psikologi di tempat kerja menggunakan metode survey dengan 7 skala. Survey tersebut meliputi tujuan tugas pekerjaan, waktu untuk pertemuan-pertemuan yang tidak penting, tugas kompleks yang dikerjakan dan lain-lain.

  1. Standar iklim kerja dingin

Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia (suhu tubuh di bawah 36 derajat Celsius). Standar iklim kerja dingin ini tidak dimiliki oleh Permenaker nomor 13 tahun 2011.

Standar iklim kerja dingin meliputi tabel standar di mana terdapat suhu dingin, kecepatan angin, suhu actual yang dirasakan dan tingkat bahaya. Standar iklim kerja dingin juga menjelaskan tentang istirahat yang harus diambil untuk shift kerja 4 jam.

  1. K3 Lingkungan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengendalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja. Istilah K3 lingkungan kerja ini sudah dipakai sebagai salah satu bidang regulasi K3 bersama dengan bidang regulasi K3 yang lain seperti Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Penanggulangan Kebakaran, Mekanik, Konstruksi, Kesehatan Kerja, Kelembagaan K3. Namun, untuk definisi dan pengaturan detailnya baru ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini.

Pengamanan Lingkungan Kerja

Gambar Ilustrasi Pengamanan Lingkungan Kerja

  1. Ahli Higiene Industri

Ahli Higiene Industri adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang Higiene Industri yang mempunyai kualifikasi Ahli Muda Higiene Industri (HIMU), Ahli Madya Higiene Industri (HIMA), dan Ahli Utama Higiene Industri (HIU). Ahli higiene industri ini belum diatur dalam 3 regulasi yang dicabut oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018.

Kompetensi Ahli Higiene Industri ini diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh lisensi K3 Ahli K3 Lingkungan Kerja. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja harus dilakukan oleh Personil K3 bidang Lingkungan Kerja.

  1. Metoda uji

Dalam 3 regulasi K3 yang dicabut oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018, tidak diatur dengan metoda uji apa parameter-parameter yang diwajibkan untuk diukur. Permenaker nomor 5 tahun 2018 mewajibkan pengukuran dengan metoda uji yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6. Dalam hal metoda uji belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pengukuran dapat dilakukan dengan metoda uji lainnya sesuai dengan standar yang divalidasi oleh lembaga yang berwenang.

  1. Penerapan higiene dan sanitasi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di tempat Kerja  karena memang Permenaker 5 tahun 2018 juga mencakup Penerapan Higiene dan Sanitasi di tempat kerja. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Beberapa hal yang baru dalam Permenaker 5 tahun 2018 terkait dengan higiene dan sanitasi bangunan antara lain adalah kewajiban untuk melakukan pengecatan ulang dinding dan langit-langit paling sedikit 5 tahun sekali, jumlah jamban yang bertambah 1 setiap kelipatan 40, jumlah dan persyaratan jamban untuk area konstruksi atau tempat kerja sementara. Selain itu juga terdapat persyaratan untuk pembuangan sampah termasuk pembalut.

  1. Pemeriksaan dan Pengujian K3

Pemeriksaan Ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja. Pengujian Ketenagakerjaan adalah kegiatan penilaian terhadap objek Pengawasan, Ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisis, pengukuran dan/atau pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau standar yang berlaku.

Pemeriksaan dan Pengujian K3 bisa dilakukan secara internal atau melibatkan lembaga eksternal. Secara internal, pemeriksaan dan pengujian K3 harus dilakukan oleh Personil K3 bidang Lingkungan Kerja. Secara eksternal, bisa dilakukan oleh UPTP Ketenagakerjaan, Direktorat Bina K3 beserta UPT Bidang K3, UPTD bidang pelayanan Pengujian K3 atau lembaga lain yang terakreditasi dan ditunjuk Menteri.

  1. Pelaporan pemeriksaan dan pengujian

Apabila pelaporan pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga eksternal, maka hasil pemeriksaan dan pengujian wajib disampaikan kepada Unit Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelaporan pemeriksaan dan pengujian tersebut harus menggunakan template yang tersedia pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan juga didistribusikan kepada perusahaan.

  1. Stiker tidak memenuhi persyaratan K3

Apabila area kerja yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian tidak memenuhi persyaratan K3, maka stiker peringatan dari Kementerian Tenaga Kerja yang dibubuhi stempel akan diberikan kepada area kerja. Bentuk stiker tersebut terdapat dalam lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018 seperti gambar di bawah ini.

Stiker tidak memenuhi persyaratan K3

Gambar Stiker Tidak Memenuhi Persyaratan K3

Demikianlah 10 hal baru dalam permenaker nomor 5 tahun 2018, untuk lebih jelasnya terkait Permenaker nomor 5 tahun 2018 bisa diunduh dalam link ini. Semoga tempat kerja kita bisa lebih sehat dan selamat dengan adanya Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini.

Contoh Laporan P2K3 Per 3 Bulan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja menyebutkan pada pasal 12: “Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat” Ilustrasi Rapat P2K3 Sumber: http://avatarms.com/conduct-safety-meetings/ Pasal tersebut merupakan dasar hukum harusnya pelaporan kegiatan P2K3 setiap 3 bulan sekali. Sebenarnya tidak ada format baku untuk pelaporan P2K3 ini yang diatur…

"Contoh Laporan P2K3 Per 3 Bulan"

Surat Dirjen BinwasK3 Nomor B.13/BinwasK3/1/2018 tentang GERMAS

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada awal tahun 2018 ini mengluarkan Surat Nomor B.13/BinwasK3/1/2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Surat ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 267 tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kementerian Tenaga Kerja.

Surat ini berisi kewajiban kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kepala Perusahaan untuk melaksanakan program-program GERMAS di perusahaannya. Ada juga kewajiban Laporan Kegiatan Germas di tempat kerja yang harus ditandatangani oleh Ketua P2K3.

Untuk mengunduh  Surat Dirjen BinwasK3 Nomor B.13/BinwasK3/1/2018 tentang GERMAS dapat diklik di sini

Malam Penghargaan K3 2017

Pada 19 Juli 2017 lalu, bertempat di Hotel Bidakara, telah dilangsungkan malam penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2017. Acara tersebut merupakan ajang untuk memberikan penghargaan terkait dengan kecelakaan nihil, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pencegahan HIV AIDS di tempat kerja serta penghargaan pembina K3 untuk Gubernur. Berbeda dari tahun lalu, acara ini diinisiasi oleh Perhimpunan Lembaga Audit SMK3 (Plasma K3).

Dalam laporannya, Sugiarto Somas, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa terdapat 901 perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil dengan penilaian berjenjang, 1220 mendapat sertifikasi SMK3 pada tahun 2017, penghargaan pencegahan HIV AIDS sebanyak 120 perusahaan, dan penghargaan pemeduli program HIV AIDS diberikan kepada 2 karyawan Pertamina Cilacap. Selain itu, terdapat pernghargaan Pembina K3 untuk 17 gubernur yang meliputi Gubernur Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah,Bali, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Daerah Istimewa Yogjakarta. Sedangkan penghargaan untuk Bupati dan Walikota Pembina K3 pada tahun ini ditiadakan mengingat amanat pembinaan K3 diserahkan kepada Gubernur Provinsi berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

Acara yang berlangsung meriah ini dilaksanakan dengan kehadiran Menteri Tenaga Kerja ,Hanif Dhakiri, kepala daerah atau perwakilannya, serta perwakilan perusahaan yang diundang. Untuk penghargaan SMK3, hanya perusahaan-perusahaan dengan nilai terbaiklah yang diundang yaitu hanya sebanyak 350 perusahaan saja.

Founder Katigaku.top menerima penghargaan SMK3 bersama rekan seprofesi

Semoga acara ini dapat memotivasi pemerintah daerah dan pengusaha untuk menerapkan K3 di tempat kerjanya sehingga angka kecelakaan kerja yang sebanyak 105.182 kasus pada tahun 2016.

Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada 6 Juli 2017 lalu. Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang. Eskalator adalah pesawat transportasi untuk memindahkan orang dan/atau barang, mengikuti jalur lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik.

Credit: http://charterelevator.com/

Peraturan ini mengatur aspek teknis dan kompetensi dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, perawatan, dan perbaikan elevator serta eskalator. Peraturan ini sangat tepat diberlakukan mengingat adanya beberapa kasus jatuhnya lift belakangan ini.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 Tahun 2017 dapat diunduh/ download di sini

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0251.K/10/DJM.T/2017 tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0251.K/10/DJM.T/2017 tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan regulasi yang dibuat sebagai peraturan pelaksana dari Permen ESDM nomor 38 tahun 2017. Regulasi ini memberikan panduan untuk mengajukan perizinan sebagai perusahaan inspeksi.

Ilustrasi Inspeksi di Oil Rig

Credit: http://fuelfix.com/blog/2016/01/21/drone-company-claims-first-legal-gulf-of-mexico-inspection-flights/

Izin-izin yang diminta untuk menjadi perusahaan inspeksi meliputi persyaratan administrasi, persyaratan sumber daya; peralatan,standard dan Prosedur dan syarat-syarat lain. Selain itu, peringkat perusahaan-perusahaan inspeksi juga dibahas dalam regulasi  ini yaitu meliputi perusahaan Kelas Utama, Kelas Madya dan Kelas Pertama.

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0251.K/10/DJM.T/2017 tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di sini

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan rangkaian peralatan dalam khusus untuk usaha minyak dan gas bumi yang melingkupi penelaahan desain, inspeksi dan pemeriksaan keselamatan, analisis risiko, dan perpanjangan sisa umur layan.

Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 05/P/PERTAMB/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06/P/0746/M.PE/1991 dan semua penetapan tentang pelaksanakaann Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan dalam operasi pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini.

Silakan unduh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di sini

 

K3 Amerika Sekarang: Eliminasi CSB dan Menghentikan Pencatatan Kecelakaan

Amerika Serikat menjadi kiblat referensi bagi K3 di seluruh dunia. Di bidang keselamatan proses, kita mengenal adanya Center for Chemical Process Safety (CCPS) dan Chemical Safety Board (CSB). Di bidang pencegahan kebakaran, kita tahu National Fire Protection Agency (NFPA) yang telah mengeluarkan banyak panduan yang dipakai juga di Indonesia. Untuk Higiene Industri, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) dan National Institute of Occupational Safety and Health merupakan organisasi rujukan higiene industri. Tak lupa juga dengan adanya Occupational Safety and Health Administration (OSHA) yang merupakan badan pemerintah pengawas K3 secara umum.

Setiap pergantian pemimpin pasti akan mendatangkan perubahan. Hal itu yang berlaku juga di Amerika, Presiden Trump mendatangkan banyak perubahan, salah satunya perubahan di dunia K3 Amerika Serikat. 2 perubahan di dunia K3 Amerika Serikat yang banyak disorot adalah eliminasi CSB dan peniadaan kewajiban untuk mencatat kecelakaan.

Pihak Gedung Putih Amerika Serikat telah mengeluarkan proposal budget untuk tahun finansial 2018, sebuah proposal yang direncanakan untuk “make America great again”. Proposal budget ini mengejutkan dunia K3 di Amerika Serikat karena Chemical Safety Board (CSB), bersama Environmental Protection Agency (EPA), masuk ke dalam daftar 19 Badan Federal yang diusulkan untuk dieliminiasi dari rencana budget Presiden Trump di tahun 2018.

 

“Make America Safe Again” sumber: http://bit.ly/2o2gvvm

Mick Mulvaney, Direktur Budget Gedung Putih, ketika ditanya mengenai eliminasi CSB oleh wartawan CNN menyebutkan bahwa “simply reallocates and reprioritizes spending as any family or business would do,”.

Proposal budget ini menimbulkan reaksi kekecewaan dari dalam CSB. Lewat laman CSB, Vanessa Allen,  Presiden CSB mengungapkan rasa “kecewa” seteleh melihat proposal eliminasi CSB oleh Presiden Trump. Ia beralasan bahwa CSB telah berperan dalam banyak investigasi kecelakaan seperti kasus Deepwater Horizon dan West Fertilizer. Investigasi tersebut tentunya sangat berperan dalam mencegah terulangnya kembali kecelakaan di masa depan.

Kecelakaan di West Fertilizer, Sumber:http://cnn.it/2oq998t

Kontroversi lain datang dari Senat Amerika Serikat yang pada 22 Maret 2017 lalu telah sepakat untuk menghilangkan kewajiban pencatatan kecelakaan kerja (record keeping) terhadap semua perusahaan di Amerika Serikat.

Menurut Bradley Byrne, anggota Kongress Amerika Serikat, kewajiban record keeping oleh OSHA merupakan “an unlawful power grab” (penyalahgunaan kekuasaan) karena agensi seperti OSHA dianggap tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum (laws), yang memiliki kewenangan adalah Kongres. Selain itu, record keeping dianggap sebagai sebuah pekerjaan administratif (paper work) yang tidak menyumbang apapun terhadap peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keputusan ini mendapatkan banyak tentangan dari praktisi K3 di Amerika Serikat, salah satunya adalah dari Kathleen Rest, penulis di EHS OutLoud Blog dan Direktur di UCS. Kathleen berpendapat bahwa record keeping bermanfaat untuk mengerti asal dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja di Amerika serta mencegah kecelakaan.

Kathleen menambahkan bahwa record keeping ini berguna bagi OSHA untuk menyusun rencana dan sumber daya untuk inspeksi, pengawasan serta pendampingan pemberi kerja agar patuh terhadap regulasi. Pemberi kerja, serikat pekerja dan pekerja dapat juga menggunakan data-data ini untuk mengidentifikasi kondisi berbahaya dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Sedangkan bagi Departemen Tenaga kerja, data ini diperlukan untuk mempublikasikan statistik kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang sangat penting peneliti dan konsultan K3.

Apapun yang terjadi nanti di Amerika Serikat, kita selalu berharap bahwa pekerja-pekerja di sana mendapatkan perlindungan maksimal terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kita juga berharap agar Indonesia tetap terus meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerjanya.

REFERENSI

Allen, Vanessa. 2017. Statement from the CSB’s Chairperson Vanessa Allen Sutherland on FY 2018 Budget. Maret. Accessed April 11, 2017. http://www.csb.gov/statement-from-the-csbs-chairperson-vanessa-allen-sutherland-on-fy-2018-budget/.

Engler, Rick, and Manny Ehrlich. 2017. Letter: Safety agency must remain in place. Maret 23. Accessed April 11, 2017. http://www.northjersey.com/story/opinion/readers/2017/03/23/letter-safety-agency-must-remain-place/99548400/.

Rest, Kathleen. 2017. Will Congress Turn Its Back on the Safety of America’s Workers? Maret 22. Accessed April 22, 2017. http://ehstoday.com/blog/will-congress-turn-its-back-safety-america-s-workers-0.

Smith, Sandy. 2017. Senate Votes to Eliminate Recordkeeping Update, President Supports Measure. Mar 23. Accessed April 11, 2017. http://ehstoday.com/osha/senate-votes-eliminate-recordkeeping-update-president-supports-measure.

—. 2017. The Federal Budget: What It Could Mean for Occupational Safety, Health and the Environment. Maret 17. Accessed April 11, 2017. http://ehstoday.com/training/federal-budget-what-it-could-mean-occupational-safety-health-and-environment.