Malam Penghargaan K3 2017

Pada 19 Juli 2017 lalu, bertempat di Hotel Bidakara, telah dilangsungkan malam penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2017. Acara tersebut merupakan ajang untuk memberikan penghargaan terkait dengan kecelakaan nihil, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pencegahan HIV AIDS di tempat kerja serta penghargaan pembina K3 untuk Gubernur. Berbeda dari tahun lalu, acara ini diinisiasi oleh Perhimpunan Lembaga Audit SMK3 (Plasma K3).

Dalam laporannya, Sugiarto Somas, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa terdapat 901 perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil dengan penilaian berjenjang, 1220 mendapat sertifikasi SMK3 pada tahun 2017, penghargaan pencegahan HIV AIDS sebanyak 120 perusahaan, dan penghargaan pemeduli program HIV AIDS diberikan kepada 2 karyawan Pertamina Cilacap. Selain itu, terdapat pernghargaan Pembina K3 untuk 17 gubernur yang meliputi Gubernur Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah,Bali, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Daerah Istimewa Yogjakarta. Sedangkan penghargaan untuk Bupati dan Walikota Pembina K3 pada tahun ini ditiadakan mengingat amanat pembinaan K3 diserahkan kepada Gubernur Provinsi berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

Acara yang berlangsung meriah ini dilaksanakan dengan kehadiran Menteri Tenaga Kerja ,Hanif Dhakiri, kepala daerah atau perwakilannya, serta perwakilan perusahaan yang diundang. Untuk penghargaan SMK3, hanya perusahaan-perusahaan dengan nilai terbaiklah yang diundang yaitu hanya sebanyak 350 perusahaan saja.

Founder Katigaku.top menerima penghargaan SMK3 bersama rekan seprofesi

Semoga acara ini dapat memotivasi pemerintah daerah dan pengusaha untuk menerapkan K3 di tempat kerjanya sehingga angka kecelakaan kerja yang sebanyak 105.182 kasus pada tahun 2016.

Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada 6 Juli 2017 lalu. Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang. Eskalator adalah pesawat transportasi untuk memindahkan orang dan/atau barang, mengikuti jalur lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik.

Credit: http://charterelevator.com/

Peraturan ini mengatur aspek teknis dan kompetensi dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, perawatan, dan perbaikan elevator serta eskalator. Peraturan ini sangat tepat diberlakukan mengingat adanya beberapa kasus jatuhnya lift belakangan ini.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 Tahun 2017 dapat diunduh/ download di sini

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0251.K/10/DJM.T/2017 tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0251.K/10/DJM.T/2017 tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi merupakan regulasi yang dibuat sebagai peraturan pelaksana dari Permen ESDM nomor 38 tahun 2017. Regulasi ini memberikan panduan untuk mengajukan perizinan sebagai perusahaan inspeksi.

Ilustrasi Inspeksi di Oil Rig

Credit: http://fuelfix.com/blog/2016/01/21/drone-company-claims-first-legal-gulf-of-mexico-inspection-flights/

Izin-izin yang diminta untuk menjadi perusahaan inspeksi meliputi persyaratan administrasi, persyaratan sumber daya; peralatan,standard dan Prosedur dan syarat-syarat lain. Selain itu, peringkat perusahaan-perusahaan inspeksi juga dibahas dalam regulasi  ini yaitu meliputi perusahaan Kelas Utama, Kelas Madya dan Kelas Pertama.

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0251.K/10/DJM.T/2017 tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di sini

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan rangkaian peralatan dalam khusus untuk usaha minyak dan gas bumi yang melingkupi penelaahan desain, inspeksi dan pemeriksaan keselamatan, analisis risiko, dan perpanjangan sisa umur layan.

Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 05/P/PERTAMB/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06/P/0746/M.PE/1991 dan semua penetapan tentang pelaksanakaann Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan dalam operasi pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini.

Silakan unduh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di sini

 

K3 Amerika Sekarang: Eliminasi CSB dan Menghentikan Pencatatan Kecelakaan

Amerika Serikat menjadi kiblat referensi bagi K3 di seluruh dunia. Di bidang keselamatan proses, kita mengenal adanya Center for Chemical Process Safety (CCPS) dan Chemical Safety Board (CSB). Di bidang pencegahan kebakaran, kita tahu National Fire Protection Agency (NFPA) yang telah mengeluarkan banyak panduan yang dipakai juga di Indonesia. Untuk Higiene Industri, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) dan National Institute of Occupational Safety and Health merupakan organisasi rujukan higiene industri. Tak lupa juga dengan adanya Occupational Safety and Health Administration (OSHA) yang merupakan badan pemerintah pengawas K3 secara umum.

Setiap pergantian pemimpin pasti akan mendatangkan perubahan. Hal itu yang berlaku juga di Amerika, Presiden Trump mendatangkan banyak perubahan, salah satunya perubahan di dunia K3 Amerika Serikat. 2 perubahan di dunia K3 Amerika Serikat yang banyak disorot adalah eliminasi CSB dan peniadaan kewajiban untuk mencatat kecelakaan.

Pihak Gedung Putih Amerika Serikat telah mengeluarkan proposal budget untuk tahun finansial 2018, sebuah proposal yang direncanakan untuk “make America great again”. Proposal budget ini mengejutkan dunia K3 di Amerika Serikat karena Chemical Safety Board (CSB), bersama Environmental Protection Agency (EPA), masuk ke dalam daftar 19 Badan Federal yang diusulkan untuk dieliminiasi dari rencana budget Presiden Trump di tahun 2018.

 

“Make America Safe Again” sumber: http://bit.ly/2o2gvvm

Mick Mulvaney, Direktur Budget Gedung Putih, ketika ditanya mengenai eliminasi CSB oleh wartawan CNN menyebutkan bahwa “simply reallocates and reprioritizes spending as any family or business would do,”.

Proposal budget ini menimbulkan reaksi kekecewaan dari dalam CSB. Lewat laman CSB, Vanessa Allen,  Presiden CSB mengungapkan rasa “kecewa” seteleh melihat proposal eliminasi CSB oleh Presiden Trump. Ia beralasan bahwa CSB telah berperan dalam banyak investigasi kecelakaan seperti kasus Deepwater Horizon dan West Fertilizer. Investigasi tersebut tentunya sangat berperan dalam mencegah terulangnya kembali kecelakaan di masa depan.

Kecelakaan di West Fertilizer, Sumber:http://cnn.it/2oq998t

Kontroversi lain datang dari Senat Amerika Serikat yang pada 22 Maret 2017 lalu telah sepakat untuk menghilangkan kewajiban pencatatan kecelakaan kerja (record keeping) terhadap semua perusahaan di Amerika Serikat.

Menurut Bradley Byrne, anggota Kongress Amerika Serikat, kewajiban record keeping oleh OSHA merupakan “an unlawful power grab” (penyalahgunaan kekuasaan) karena agensi seperti OSHA dianggap tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum (laws), yang memiliki kewenangan adalah Kongres. Selain itu, record keeping dianggap sebagai sebuah pekerjaan administratif (paper work) yang tidak menyumbang apapun terhadap peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keputusan ini mendapatkan banyak tentangan dari praktisi K3 di Amerika Serikat, salah satunya adalah dari Kathleen Rest, penulis di EHS OutLoud Blog dan Direktur di UCS. Kathleen berpendapat bahwa record keeping bermanfaat untuk mengerti asal dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja di Amerika serta mencegah kecelakaan.

Kathleen menambahkan bahwa record keeping ini berguna bagi OSHA untuk menyusun rencana dan sumber daya untuk inspeksi, pengawasan serta pendampingan pemberi kerja agar patuh terhadap regulasi. Pemberi kerja, serikat pekerja dan pekerja dapat juga menggunakan data-data ini untuk mengidentifikasi kondisi berbahaya dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Sedangkan bagi Departemen Tenaga kerja, data ini diperlukan untuk mempublikasikan statistik kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang sangat penting peneliti dan konsultan K3.

Apapun yang terjadi nanti di Amerika Serikat, kita selalu berharap bahwa pekerja-pekerja di sana mendapatkan perlindungan maksimal terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kita juga berharap agar Indonesia tetap terus meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerjanya.

REFERENSI

Allen, Vanessa. 2017. Statement from the CSB’s Chairperson Vanessa Allen Sutherland on FY 2018 Budget. Maret. Accessed April 11, 2017. http://www.csb.gov/statement-from-the-csbs-chairperson-vanessa-allen-sutherland-on-fy-2018-budget/.

Engler, Rick, and Manny Ehrlich. 2017. Letter: Safety agency must remain in place. Maret 23. Accessed April 11, 2017. http://www.northjersey.com/story/opinion/readers/2017/03/23/letter-safety-agency-must-remain-place/99548400/.

Rest, Kathleen. 2017. Will Congress Turn Its Back on the Safety of America’s Workers? Maret 22. Accessed April 22, 2017. http://ehstoday.com/blog/will-congress-turn-its-back-safety-america-s-workers-0.

Smith, Sandy. 2017. Senate Votes to Eliminate Recordkeeping Update, President Supports Measure. Mar 23. Accessed April 11, 2017. http://ehstoday.com/osha/senate-votes-eliminate-recordkeeping-update-president-supports-measure.

—. 2017. The Federal Budget: What It Could Mean for Occupational Safety, Health and the Environment. Maret 17. Accessed April 11, 2017. http://ehstoday.com/training/federal-budget-what-it-could-mean-occupational-safety-health-and-environment.

 

Permenkes No. 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali melakukan gebrakan regulasi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Regulasi dengan nama “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit” resmi diundangkan pada 5 Januari 2017 lalu. Regulasi ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.

Sumber: http://www.huffingtonpost.ca/kathleen-finlay/toronto-hospitals_b_4768226.html

Permenkes No.66 Tahun 2016 memuat panduan yang sangat komprehensif dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di rumah sakit. Regulasi ini diwajibkan kepada rumah sakit yaitu yang melaksanakan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat. Regulasi ini tidak hanya fokus kepada pasien (patient safety) tapi juga ke seluruh manusia yang ada di rumah sakit seperti sumber daya manusia rumah sakit (pekerja) serta pengunjung. Permenkes 66 Tahun 2016 berfokus pada penerapan yang 8 rencana K3RS yang meliputi:

  1. manajemen risiko K3RS;
  2. keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;
  3. pelayanan Kesehatan Kerja;
  4. pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  5. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
  6. pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  7. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  8. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

Bagi praktis keselamatan dan kesehatan kerja, Permenkes 66 Tahun 2016 bisa menjadi sebuah peluang baru mengingat bahwa setiap rumah sakit harus memiliki unit kerja fungsional K3RS dan harus dipimpin oleh orang yang memiliki kualifikasi di bidang K3 sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (1):

“Pimpinan unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus tenaga kesehatan dengan kualifikasi paling rendah S1 bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau tenaga kesehatan lain dengan kualifikasi paling rendah S1 yang memiliki kompetensi di bidang K3RS. “

Permenkes 66 Tahun 2016 dapat diunduh di sini

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Peraturan ini berisi pedoman yang sangat lengkap dimulai dari nilai ambang batas fisik seperti pencahayaan, bising dan getaran; nilai ambang batas faktor kimia seperti ketentuan konsentrasi maksimum dari zat kimia yang berbahaya; ketentuan terkait dengan pengangkatan manual atau ergonomik; ketentuan faktor biologi seperti jumlah koloni bakteri di udara kerja hingga ketentuan terkait dengan lingkungan seperti kualitas air minum dan air sanitasi. Peraturan ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh pengukuran untuk masing-masing ketentuan.

Permenkes 70 Tahun 2016 ini sekaligus menjadikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri   sepanjang mengatur standar  dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Meskipun peraturan ini sangat lengkap, beberapa profesional K3 bertanya-tanya mengenai posisi peraturan ini dibandingkan dengan Permenaker 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja karena memiliki beberapa ketentuan yang sama.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri dapat diunduh di sini.

Update Regulasi: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 dan Nomor 57 Tahun 2016

Kemeterian Kesehatan Republik Indonesi melalui Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah mengeluarkan peraturan baru pada Bulan Oktober dan November 2016 lalu. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Penyakit Akibat Kerja dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020.

Permenkes No 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Penyakit Akibat Kerja membahas tentang definisi Penyakit Akibat Kerja, diagnosis penyakit akibat kerja, sarana dan pelayanan untuk mengatasi penyakit akibat kerja. Regulasi ini dapat menjadi panduan dalam menegakkan penyakit akibat kerja karena membahas 7 langkah cara diagnosis penyakit akibat kerja.

Gambar. Pekerja sedang menggerinda di tengah debu

Sumber: https://dangerdust.wordpress.com/2016/04/16/who-says-crystalline-silica-dust-causes-autoimmune-diseases-they-do/

Permenkes No. 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri tahun 2016-2020 bertujuan untuk mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan dalam rangka mendukung pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia tahun 2016-2020. Peraturan ini dengan detail membahas tentang roadmap yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah di Indonesia hingga 5 tahun ke depan untuk mengurangi dampak resiko dari merkuri.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Penyakit Akibat Kerja dapat diakses di sini dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020 dapat diakses di sini.

Permenaker 37 tahun 2016 dan Permenaker 38 Tahun 2016

Pekan lalu, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menerbitkan 2 peraturan baru: Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana dan Tangki Timbun serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2016 nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi. Kedua peraturan ini praktis menjadi regulasi terakhir dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2016.

Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mencabut Permenaker No.1 tahun 1982 tentang Bejana Tekanan, Surat Edaran Menaker No.6/MEN/1990 tentang Pewarnaan Botol Baja/Tabung bertekanan dan Keputusan Dirjen Pembina Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep/75/PPK/XII/2013 khusus yang mengatur Calon Ahli K3 bidang Pesawat uap dan bejana tekan. Bisa dibilang, peraturan ini meringkas dan meningkatkan kualitas peraturan-peraturan yang telah dicabut.

Gambar Boiler

Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 ini cukup lengkap mengatur mengenai teknis bejana tekan dan tangki timbun meliputi material penyusun, tekanan, label, warna dan lain-lain. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemeriksaan bejana tekan dan tangki timbun yang bisa dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja atau Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan yang kompetensinya juga diatur dalam peraturan ini.

Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 merupakan peraturan yang telah menggantikan Permenaker No.4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga Produksi, Surat Edaran No.01/DJPPK/VI/2009 dan KEP/75/PPK/XII/2013. Peraturan yang terdiri dari 146 pasal ini sangat lengkap membahas mengenai ketentuan mesin-mesin produksi dan juga kompetensi operator yang mengoperasikan mesin produksi.

Pada Permenaker No.38 Tahun 2016 terdapat ceklist lengkap berbagai macam alat produksi sehingga akan memudahkan dalam proses pengecekan. Permenaker ini juga mensyaratkan operator yang berlisensi K3 dalam menjalankan berbagai macam alat produksi yang ada di tempat kerja.

Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 bisa diunduh di sini dan Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 bisa diunduh di sini

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016

Kementerian kesehatan baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Peraturan ini berisi 28 pasal dengan sebuah lampiran berjumlah 80 lembar. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang  Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan  Kerja Perkantoran  dan  Industri  sepanjang  yang  mengatur mengenai  Standar  Kesehatan  Lingkungan  Kerja Perkantoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Gambar Ilustrasi Pekerja Sehat di Kantor

Sumber: http://www.farhaki.com/2015/04/inilah-beberapa-macam-penyakit-yang-sering-mengintai-pekerja-kantoran.html

Ada beberapa positif terkait dengan regulasi ini. Peraturan ini tidak hanya menyangkut kesehatan kerja sebagai mana yang telah ada di Kepmenkes 1405 tahun 2002, peraturan ini juga membahas tentang keselamatan kerja di perkantoran termasuk dalam hal pengadaan APAR serta pintu darurat. Peraturan ini juga membahas pengendalian risiko ergonomik secara lebih detail mengingat memang di perkantoran banyak terdapat resiko ergonomik terkait dengan postur kerja statis.

Namun, ada beberapa kebingungan dari profesional K3 terkait dengan regulasi ini. Regulasi ini memunculkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang semakin “menggarami air laut” karena sudah ada Sistem Manajemen K3 PP 50 tahun 2012, SMK3 Transportasi, SMk3 Tambang, dan lain-lain. Definisi “perkantoran” di regulasi ini juga sangat general, sehingga bisa memasukkan pabrik dan tempat kerja lain yang berada di dalam gedung. Hal ini tentu membuat kekhawatiran bahwa regulasi ini akan tumpang tindih dengan regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja, terlebih dalam lampiran regulasi ini, Undang-undang 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja  ikut disebut sebagai bagian dari latar belakang.

Silakan unduh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di sini

Silakan unduh juga lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di sini