Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di Lembaga Pendidikan dan penelitian.

Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium

Ilustrasi keselamatan kerja laboratorium

Sumber: http://wpmlabs.com/

Beberapa kecelakaan kerja di Laboratorium telah terjadi. Pada 8 Januari 1999 di Carnegie Melon, Pittsburgh, Pennsylvania, mahasiswa tingkat master terluka karena ledakan azobisisobutyronitril, beberapa anggota tim K3L juga terluka. Tangki nitrogen pecah di Universitas Texas A&M pada 12 Januari 2006. Masih di Texas, mahasiswa tingkat master mendapatkan luka parah karena sebuah ledakan dalam aktivitas penanganan campuran metal dengan energi tinggi yang tiba-tiba meledak di Texas Tech. Pada 29 Desember 2008, mahasiswa meninggal karena terperangkan dalam kebakaran kimia yang melibatkan tert-buthyllithium. Pada 16 Maret 2016 terdapat sebuah ledakan di Laboratorium Universitas Hawaii. Seorang asisten riset mendapatkan luka yang sangat serius, kehilangan lengannya. Kerugian finansial mencapai $ 1 Juta. Di Laboratorium Farmasi Universitas Indonesia, terdapat ledakan yang menyebabkan 14 mahasiswa terluka pada 17 Maret 2015.

Kecelakaan-kecelakan di laboratorium seperti dijelaskan sebelumnya membuat kita seharusnya berupaya menjamin bahwa pekerja di laboratorium telah aman. Dalam buku Lees Process Safety, setidaknya ada 4 cara dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium:

Personel dan Sistem Manajemen Laboratorium

Laboratorium harusnya memiliki sistem manajemen dengan organisasi yang sesuai serta orang yang berkompeten; prosedur, instruksi kerja serta dokumentasi yang baik. Semua informasi ini harus tergabung dalam manual keselamatan laboratorium (laboratory safety manuals). Di sistem tersebut, seharusnya menggambarkan secara jelas struktur organsisasi dengan rantai komandonya, serta digambarkan juga pemisahan antara fungsi pelaksana dengan fungsi penasihat. Sistem keselamatan dalam laboratorium yang sangat penting meliputi pemeriksaan bahaya, sistem izin kerja, pelaporan kecelakaan dan audit keselamatan.

Kode laboratorium dapat juga dijadikan referensi dalam membuat sistem manajemen keselamatan di laboratorium. Kode-kode laboratorium memberikan metodologi sistematik untuk mengatur laboratorium. Contoh kode-kode tersebut adalah RIC Laboratoriues Code, NFPA 45, dan ICheme laboratories guide.

 Kompetensi dan kapabilitas personel yang bekerja di laboratorium berkisar dari yang sudah diberikan pelatihan dengan baik dan sangat berpengalaman sampai peneliti yang tidak berpengalaman. Penyamaan kompetensi ini dapat dilakukan dengan pelatihan. Pelatihan ini harus mencakup bahaya, peralatan, prosedur, dan sistem. Pelatihan pun harus mencakup motivasi dalam bekerja dengan aman.

Bahaya dalam Laboratorium

Pemeriksaan bahaya pada laboratorium kimia telah diberikan panduannya dalam Kode RIC dan Panduan ICheme serta di banyak buku lain tentang keselamatan kerja laboratorum seperti yang ada di Buku “Hazards in the Chemical Laboratory” yang ditulis oleh Bretherick tahun 1981. Bahaya-bahaya pada laboratorium kimia meliputi substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi dan bahaya pelepasan air.

  • Substansi reaktif: ketika substansi reaktif ini diangkat atau diproses, setiap usaha harus dilakukan untuk menemukan informasi dari perilaku substansi reaktif tersebut dan bagaimana cara mengendalikannya.
  • Substansi mudah terbakar: banyak cairan dan gas yang dipakai di laboratorium adalah mudah terbakar. Panduan untuk memakai bahan mudah terbakar telah dibahas oleh NFPA termasuk NFPA 45 tentang laboratorium
  • Substansi beracun: Ketika substansi beracun dipakai, kita harus menyadari 3 rute masuk substansi beracun yaitu inhalasi, ingesti dan kontak kulit serta efek yang ditimbulkan baik itu efek jangka pendek ataupun jangka Panjang. Panduan pengendalian bahaya beracun ini telah ada pada Control of Substance Hazardous to Health (COSHH) Regulations tahun 1988. Bahaya pada nanomaterial dan nano tekhnolgi juga harus diperhatikan.
  • Bahaya radiasi: Banyak bahaya radiasi yang muncul pada aktivitas di laboratorium seperti aktivitas yang menggunakan alat dengan sumber radioaktif seperti petunjuk level cairan, detektor gas kromatograf, detektor kebocoran, alat anti static pada timbangan dan detektor kebakaran; peralatan yang memproduksi voltase di atas 5 kV mungkin saja menjadi sumber X-ray; peralatan dengan radiasi non-ionisasi seperti laser, microwave dan peralatan ultraviolet serta infrared.
  • Bahaya listrik: Personel bisa saja mendapatkan risiko tersetrum dalam perbaikan kabel atau komponen yang belum dibumikan. Bahaya listrik yang ada pada laboratorium berbeda dengan yang ada di industri, namun tetap saja berbahaya jika tidak dilakukan pengendalian yang tepat.
  • Bahaya mekanik: bahaya mekanik muncul dari alat-alat seperti mesin-mesin bengkel, perkakas tangan dan energi, peralatan lifting, peralatan yang berputar, dan mesin penekan. Kecelakaan sangat mungkin muncul ketika personel laboratorium menggunakan peralatan yang mereka tidak familiar.
  • Bahaya operasional: bahaya yang terkait dengan temperature yang tinggi atau paling rendah, cairan cryogenic, sumber tekanan tinggi (uap, udara, gas bertekanan dan air), dan vakum.
  • Bahaya pelepasan air: terlepasnya air misalnya dalam bentuk jet dapat menimbulkan risiko korslet, kejutan termal, kemunculan gas dalam bentuk jet serta reaksi air dengan zat kimia yang reaktif.

Desain laboratorium

Desain laboratorium dan layout  telah didiskusikan pada Panduan ICheme dan Buku ”Designing safety into the laboratory” yang ditulis oleh Baum dan Diberardini (1987).  Faktor-faktor yang patut untuk diperhatikan dalam desain laboratorium termasuk layout, penyimpanan bahan kimia beracun, ventilasi, fume hoods, dan fasilitas penunjang seperti bengkel, toko, penerimaan gudang, jasa analitik dan fasilitas staff.

  • Layout laboratorium: desain dan layout laboratorium harus dibuat dari analisa kebutuhan aktivitas laboratorium dengan bantuan diagram alur yang menunjukkan alur material dari meja eksperimen, bengkel, penyimpanan zat kimia, tempat analisa hingga fasilitas pengelolaan limbah. Layout juga harus dapat membedakan mana area dengan risiko rendah dan area dengan risiko tinggi.
  • Zat beracun: ketika zat beracun dipakai, desain laboratorium harus ditujukan untuk tetap menjaga konsentrasi lingkungan laboratorium di bawah batas aman pajanan. Untuk zat beracun, regulasi COSHH 1988 menyebutkan untuk monitoring atmosfir tempat kerja dan menjaga konsentrasi dari kontaminan dapat dilakukan melalui ventilasi dan fume hoods.
  • Ventilasi: Metode paling umum untuk mengendalikan konsentrasi dan kontaminan di tempat kerja adalah ventilasi. Exhaust dari ventilasi harus ditempatkan pada tempat yang aman (jauh dari tempat pengambilan udara)
  • Fume hoods: alat untuk melaksanakan eksperimen dengan zat beracun dan tak beracun dengan aman
  • Pendukung laboratorium: Pendukung laboratorium termasuk bengkel, penyimpanan, tempat penerimaan barang, jasa analitik, dan fasilitas untuk staf. Perhatian harus ditujukan kepada penyimpanan zat kimia yang harus dipisah berdasarkan bahayanya. Pemisahan tersebut termasuk berlakuk untuk solven, perbedaan kelas dari zat kimia, mudah meledak, tabung gas, dan material cryogenic.

Laboratorium harus didesain dengan perlindungan kebakaran yang sesuai dengan bangunan dan kode perlindungan kebakaran dengan pertimbangan dari otoritas kebakaran. Beberapa kode NFPA yang dapat diterapkan untuk laboratorium adalah NFPA 10, NFPA 30, NFPA 45, NFPA 45, NFPA 101, NFPA 704, dan NFPA kode 45. Beberapa elemen dasar dari desain untuk perlindungan kebakaran meliputi ketahahan pintu, ketahanan internal layout, klasifikasi area berbahaya, ventilasi mekanis, dan sistem alarm kebakaran.

Laboratorium juga dapat dilengkapi dengan rambu-rambu bahaya untuk memberikan komunikasi kepada pekerja terkait risiko dan alat pelindung diri yang harus dipakai. Selain itu, rambu darurat juga dapat dipasang agar pekerja tau apa yang harus dilakukan jika terjadi kejadian gawat darurat.

rambu gawat darurat laboratorium

Contoh rambu gawat darurat laboratorium

Sumber: https://www.utwente.nl/ewi/mss/memslab/Safety_rules/general-laboratory-safety-rules/

Operasional Laboratorium

Banyak faktor yang mempengaruhi operasional laboratorium seperti informasi kimia, desain eksperimen, penilaian bahaya, penilaian terhadap pengendalian substansi yang berbahaya terhadap kesehatan (regulasi COSHH 1988), prosedur operasional, prosedur darurat, pemeliharaan peralatan, sistem izin kerja, housekeeping, pekerjaan setelah jam kerja, operasional yang tidak diawasi, serta akses ke dalam laboratorium. Semua faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dengan baik dan cukup untuk menjamin lingkungan kerja yang aman.

Laboratorium secara umum memiliki peralatan yang beranekaragam yang masing-masing peralatan tersebut harus digunakan dalam kondisi yang sesuai dengan spesifikasi. Contoh peralatan yang membutuhkan perhatian lebih ketika dipakai adalah peralatan dengan kaca, piringan pemanas, oven dan tungku serta pemutar (centrifuges).

Laboratorium juga menggunakan berbagai macam material seperti air, uap, udara bertekanan, gas bahan bakar dan tenaga listrik. Selain itu, terdapat pendingin, vakum, oksigen dan pipa gas yang lain. Pemakaian harus  dilakukan dengan memastikan penggunaan yang sesuai untuk mencegah bahaya yang dihubungkan dengan penggunaan alat itu.

Pemakaian material dalam laboratorum dengan disusun dalam Panduan Icheme pada buku “Hazards in the Chemical Laboratory” oleh Bretherick tahun 1981. Penyimpanan utama dari zat kimia yang berbahaya harus dijaga dalam lokasi spesifik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah segregasi dari material yang tidak kompatibel; jenis tempat penyimpanan yang tepat; poin penerimaan; penerimaan, pengambil stok dan pembuangan stok; pengurangan dari inventori; identifikasi, kepemilikian, informasi keselamatan dan kesehatan serta pelabelan.

Perencanaan kejadian gawat darurat harus memperhatikan penyebab kejadian gawat darurat dan jenis-jenis kejadian gawat darurat dan pengendalian yang diperlukan. Perencanaan kejadian gawat darurat harus mencakup semua bagian dari laboratorium termasuk penyimpanan dan servis. Referensi detail untuk kejadian gawat darurat ada pada Panduan ICheme.

Contoh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium Kimia

Di Amerika Serikat, OSHA telah memberikan standard 29 CFR 1910.1450 untuk menghadapi pajanan kimia berbahaya di laboratorium. Tujuan dari standard laboratorium ini adalah untuk memastikan pekerja dalam laboratorium non produksi diinformasikan tentang bahaya kimia pada tempat kerjanya dan dilindungi dari pajanan kimia yang melebihi nilai ambang batas paparan. Standard laboratorium mencapai perlindungan yang diinginkan dengan chemical hygiene plan (CHP). Standard laboratorium kimia terdiri dari 5 elemen utama:

  • Identifikasi bahaya: Setiap laboratorium harus mengidentifikasi zat kimia yang dipakai oleh pekerjanya. Semua tempat zat kimia harus diberikan label yang sesuai dan Material Safety Data Sheet (MSDS) yang sesuai. Penggunaan logo globally harmonized system (GHS) juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman pekerja tentang bahaya zat kimia dengan lebih mudah.
  • Chemical Hygiene Plan (CHP)/ Rencana Higiene Kimia: Tujuan dari CHP ini adalah untuk memberikan panduan yang tepat dan prosedur untuk penggunaan zat kimia dalam laboratorium. Standard laboratorium meminta CHP untuk memasukkan prosedur, peralatan, APD, dan praktik pekerjaan yang mampu untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan yang muncul dari pemakaian zat kimia dalam laboratorium.
  • Informasi dan pelatihan: Pekerja laboratorium harus diberikan informasi dan pelatihan yang berkaitan dengan bahaya kimia di laboratorium. Pelatihan harus diberikan pada saat pekerja baru masuk ke laboratorium dan saat adanya zat kimia baru yang berbahaya. Selain itu, pelatihan-pelatiha itu juga harus diulang secara periodik untuk menjamin bahwa pekerja selalu mengingat prinsip-prinsip keselamatan di laboratorium.
  • Pengukuran pajanan: OSHA telah membuat permissible exposure limits (PELs), seperti telah tercantum di 29 CFR 1910, subpart Z, untuk ratusan zat kimia. PEL adalah adalah nilai konsentrasi spesifik zat kimia di udara yang dipercaya tidak akan menimbulkan dampak buruk pada pekerja. Perusahaan harus menjamin bahwa pekerja-pekerja mendapatkan pajanan dibawah angka yang sudah ditentukan OSHA. Perusahaan harus melaksanakan monitoring pajanan melalui sampling udara jika memang ada risiko pekerja terpapar pajanan melebihi batas aman. Monitoring pajanan secara periodik harus dilakukan sesuai dengan standard dengan pemberitahuan hasilnya kepada pekerja.
  • Konsultasi Medis: Perusahaan harus menyediakan pengukuran kesehatan bagi pekerja terkait dengan efek yang ditimbulkan oleh pajanan kimia. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara periodik atau insidental misalnya terdapat zat kimia baru ataupun ada kasus kebocoran zat kimia

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Biologi

Pekerja di laboratorium biologi terpapar oleh beragam bahaya biologi seperti darah dan cairan tubuh, specimen kultur, jaringan tubuh, binatang percobaan dan bahaya biologi dari laboran lain. Beberapa bahaya biologi yang diidentifikasi oleh OSHA adalah anthraks, flu burung, botulisme (keracunan dari bakteri), penyakit menular dari makanan, hantavirus (virus dari kotoran kering,urin, ludah dari tikus), penyakit legionella, jamur, plague, ricin, SARS, cacar, tularemia (demam kelinci), viral hemorrhagic fevers (VHFs), dan flu pandemik.

Beberapa prinsip untuk keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium biologi antara lain:

  • Material Safety Data Sheets (MSDS)/ Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) untuk agen infeksius: Meskipun MSDS untuk produk kimia telah tersedia di Amerika Serikat dan negara lain, namun hanya Kanada yang mengembangkan MSDS untuk agen infeksius. MSDS untuk agen infeksius termasuk dosis, viabilitas, informasi medis, bahaya di laboratorium, pencegahan yang direkomendasi, prosedur tumpahan dan pemakaian. Pemerintah Kanada menyebutnya sebagai pathogen safety data sheet (PSDS) yang tersedia di https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment.html
  • Patogen menular dari darah: Di Amerika, OSHA memperkirakan terdapat 5.6 juta pekerja di industri pelayanan kesehatan dan pekerjaan terkait memiliki risiko penularan pathogen dari darah seperti HIV, hepatitis B, Hepatitis C dan yang lain. OSHA memberikan panduan untuk mengendalikan pathogen menular dari darah dalam panduan 29 CFR 1910.1030.
  • Binatang Percobaan: Semua prosedur terkait dengan binatang percobaan harus dilakukan oleh personel yang telah ditraining secara sesuai. Dengan menggunakan praktek dan APD yang sesuai, yaitu 29 CFR 1910.132(a), pekerja dapat mengurangi kemungkinan mereka akan tergigit, tergores atau terpapar oleh badan binatang, cairan binatang dan jaringan binatang.

Referensi:

Center for Chemical Process Safety, 2016. Process Safety Beacon – October 2016 – English. [Online]
Available at: https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/201610/english
[Accessed 14 November 2017].

Department of Labor USA, 2011. Laboratory Safety Guidance. [Online]
Available at: https://www.osha.gov/Publications/laboratory/OSHA3404laboratory-safety-guidance.pdf
[Accessed 15 Nov 2017].

Mannan, S., 2014. Lees’ Process Safety Essentials. 1st ed. Oxford: Elsevier Inc.

7 Langkah Pengalaman Persiapan Audit SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3 adalah bagian  dari sistem  manajemen  perusahaan  secara  keseluruhan dalam  rangka  pengendalian  risiko  yang  berkaitan dengan kegiatan  kerja  guna  terciptanya  tempat  kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 diamanahkan oleh Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Pasal 87 ayat 1 UU 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Pasal 5 ayat 1 PP 50 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

“Setiap  perusahaan  wajib  menerapkan SMK3  di perusahaannya.”

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perusahaan yang mendapatkan SMK3 semakin banyak. Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti dorongan penerapan regulasi oleh pemerintah, permintaan dari customer, nota pengawasan dari dinas tenaga kerja, serta ada pula yang menerapkan karena kesadaran pribadi.

Alhamdulillah, perusahaan tempat saya bekerja telah mendapatkan SMK3 untuk 166 elemen pada tingkat lanjutan (tingkat tertinggi) dengan tingkat pemenuhan lebih dari 92%. Alhamdulillah, bendera emas SMK3 pun diberikan oleh Menteri pada saat malam penganugerahan SMK3. Sebagai gambaran, perusahaan tempat saya bekerja ini telah mendapatkan OHSAS 18001 serta telah diaudit setiap tahunnya oleh kantor pusat di Prancis.

bendera emas setelah audit smk3

Saya ingin sharing tentang pengalaman saya mendapatkan sertifikasi SMK3. Berikut ini adalah 7 tahap yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi SMK3:

Self assessment Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Self assessment elemen SMK3 merupakan penilaian independen yang dilakukan oleh profesional K3 di tempat kerja. Untuk melaksanakan self assessment ini, kita dapat menggunakan ceklis pemeriksaan SMK3 per kriteria yang Anda dapat unduh di sini

Dengan melakukan self assessment, kita bisa mengetahui tingkat pemenuhan SMK3 sehingga kita bisa menentukan tingkat pemenuhan SMK3 yang meliputi tingkat awal, tingkat transisi ataupun tingkat lanjutan. Kita juga dapat mempersiapkan action plan dengan lebih awal.

Membentuk kesepakatan dengan manajemen untuk SMK3

Setelah kita mengetahui posisi tempat kerja kita terhadap kriteria-kriteria di SMK3, maka kita harus men-sosialisasikannya kepada para pengurus atau manajemen perusahaan. Tujuan utama dari tahap ini adalah mendapat persetujuan dari pengurus baik dalam bentuk komitmen ataupun finansial.

Untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen, kita dapat membuat rapat yang dihadiri oleh direktur perusahaan dan jajaran manajer. Kita sebaiknya mempresentasikan keuntungan dari penerapan SMK3, posisi SMK3 di perusahaan serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Pembagian tugas sertifikasi SMK3

Bagi saya, SMK3 lebih detail dan banyak kriterianya daripada sistem keselamatan kerja berdasarkan OHSAS 18001. Hal ini membuat waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen SMK3 dan jumlah orang yang dilibatkan akan lebih banyak daripada OHSAS 18001.

Sebagai contoh, kriteria SMK3 5.1.1 yang menyebutkan bahwa:

“Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi  lain  yang  relevan  dengan  K3  telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.”

Kriteria tersebut mengharuskan kita untuk berkordinasi dengan tim pembelian ataupun tim keuangan.

Persiapan dokumen SMK3

Dokumen untuk SMK3 yang harus disiapkan antara lain adalah prosedur kerja, foto-foto kegiatan, izin-izin dari instansi pemerintahan, bukti kehadiran rapat dan kegiatan serta dokumen-dokumen lain yang memang dipersyaratkan oleh SMK3. Dokumen-dokumen ini tidak hanya dikumpulkan dari departemen K3 tapi juga dari luar departemen K3.

Dokumen-dokumen tersebut sebaiknya diatur dalam folder-folder kertas tersendiri yang disusun per elemen SMK3. Hal ini akan sangat membantu mengingat pada saat audit nanti auditor dihadapkan dengan pengecekan kriteria yang sangat banyak namun dengan waktu yang terbatas. Bagi auditee, ini juga akan menguntungkan karena audit akan terfokus pada binder-binder yang disiapkan sehingga kita tidak perlu mencari-cari dokumen pendukung lain.

Pre-Audit SMK3

Pre-audit merupakan audit persiapan sebelum audit sertifikasi yang dilakukan oleh badan audit. Beberapa badan audit yang dapat melakukan pre audit ataupun audit SMK3 adalah Surveyor Indonesia, Sucofindo, Biro Klasifikasi Indonesia, Tuv Nord, SAI Global, Alkon, dan lain-lain. Pre-audit dilakukan untuk mengidentifikasi gap perusahaan terhadap pemenuhan SMK3 dari mata auditor SMK3. Pre-audit ini dapat dilakukan biasanya hanya 4 mandays, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan dan penilaian auditor.

Pre-audit bukanlah sebuah kewajiban, namun pre-audit ini sangat berguna terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali sertifikasi SMK3. Setelah melakukan audit, kita harus memonitor action plan dan finding dari pre-audit tersebut.

Pelaksanaan Audit SMK3

Sebelum hari-H audit, sebaiknya kita meminta agenda audit sehingga kita bisa mempersiapkan person in charge yang tepat untuk setiap agenda audit. Kita juga harus mempersiapkan alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk auditor, konsumsi, serta peralatan untuk auditor dapat bekerja.

Audit SMK3 biasanya dilakukan dengan waktu 6 mandays. Kita harus transparan dan proaktif selama Audit SMK3 agar sistem kita bisa di ­improve. Audit SMK3 ini hanya diwajibkan 1 kali dalam 3 tahun.

Logo audit SMK3

Sumber gambar: http://infotrainingkonsultan.com/konsultan-smk3-2/

Pasca Audit SMK3

Ketika audit selesai, kita harus kembali memonitor temuan-temuan audit yang nanti kemungkinan akan ditanyakan lagi dalam waktu 3 tahun. Kita dapat meminta sertifikat audit dari Badan Audit sekitar 1 bulan setelah audit namun untuk bendera SMK3 dan sertifikat SMK3 dari Menteri biasanya akan diserahkan ketika malam penganugerahan K3 yang hanya ada 1 kali setiap tahunnya.

Saya harus tekankan di sini, SMK3 bukanlah sebuah tujuan. SMK3 hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan kita yang sesungguhnya yaitu mencapai keselamatan dan kesehatan bagi seluruh pekerja. Jangan puas dan tetaplah waspada meskipun kita telah mendapatkan SMK3.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan rangkaian peralatan dalam khusus untuk usaha minyak dan gas bumi yang melingkupi penelaahan desain, inspeksi dan pemeriksaan keselamatan, analisis risiko, dan perpanjangan sisa umur layan.

Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 05/P/PERTAMB/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06/P/0746/M.PE/1991 dan semua penetapan tentang pelaksanakaann Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan dalam operasi pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini.

Silakan unduh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di sini

 

Selamat Hari K3 Dunia 2017 : Optimasi Pengumpulan dan Penggunaan Data K3

Tanggal 28 April merupakan hari K3 dunia yang telah dirayakan oleh International Labor Organization (ILO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2003. Tahun 2017, ILO merayakan hari K3 dunia dengan membawa tema “OPTIMIZE THE COLLECTION AND USE OF OSH DATA “ (Optimasisasi Pengumpulan dan Penggunaan data K3).

ILO memperkirakan terdapat data 2.3 juta kematian dan 300 juta kecelakaan yang menyebabkan luka terjadi di seluruh tempat kerja selama setahun. Perkiraan ini tidak sepenuhnya menggambarkan besaran masalah yang ada dan juga tidak menggambarkan dampak tidak langsung kecelakaan terhadap pekerja, keluarga, dan ekonomi. Data kecelakaan secara nasional yang lebih baik dibutuhkan agar kita dapat mengerti dimensi dan konsekuensi dari kecelakaan, luka dan penyakit sehingga kita dapat membuat program kebijakan yang efektif dan strategi untuk tempat kerja yang sehat dan selamat.

Negara dengan data K3 yang baik akan dapat lebih mudah untuk memenuhi komitmen penerapan dan pelaporan terhadap rencana global untuk mengurangi kemiskinan, melindungi planet dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan Sustainable Development Goal 2017 dalam tujuan ke-8 yaitu: “Inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all ” yang berfokus pada perlindungan terhadap hak pekerja dan promosi terhadap lingkungan kerja yang Selamat dan aman.

Poster Hari K3 se-Dunia tahun 2017 bisa diunduh di sini, presentasi bisa diunduh di sini, materi toolbox bisa diunduh di sini, dan factsheet bisa diakses ke sini.

Selamat Hari K3 Dunia! Semoga Indonesia bisa lebih Selamat dan sehat

5 Aplikasi Android Paling Direkomendasikan untuk Keselamatan Kesehatan Kerja

Perkembangan aplikasi di android dan iPhone membuat banyak revolusi kehidupan di berbagai sisi. Banyak yang dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi ini termasuk di dunia K3. Katigaku.top merekomendasikan 5 aplikasi yang dapat meningkatkan keselamamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kesemua aplikasi ini dapat diunduh di google play android.

  1. Polisiku

Polisiku merupakan aplikasi yang dibuat oleh Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Republik Indonesia. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat langsung mengetahui kantor polisi, unit gawat darurat, dan petugas pemadam kebakaran terdekat lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi dengan hanya 1 kali klik. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan layanan “Halo Polisiku” yang merupakan sharing seperti media sosial untuk melaporkan kondisi berbahaya kepada polisi yang juga bisa dipantau dengan masyarakat pengguna aplikasi Polisiku. Sayangnya, umpan balik dari Polri tidak tampak dalam “Halo Polisiku”.

  1. Soundmeter

Pernah melakukan pengukuran kebisingan dengan pihak ketiga? Jika kita pernah melakukannya, pasti ada biaya yang harus dibayar kepada pihak ketiga. Smart Tools mengeluarkan aplikasi bernama “Sound Meter” yang ,sesuai namanya, berguna untuk mengukur kebisingan. Soundmeter mampu mengukur suara dan mencatatnya langsung dalam grafik suara. Soundmeter pun dilengkapi dengan fitur kalibrasi sehingga dapat membantu pengukuran lebih presisi. Soundmeter juga diklaim telah dikalibrasi dengan sound level meter yang sebenarnya sehingga layak dipercaya dalam jangkan 40-70 dB namun sebaiknya kita membandingkan kembali ke sound level meter yang terkalibrasi sebelum menggunakannya dalam pengukuran yang resmi. Selain soundmeter, Smart Tools pun mengeluarkan aplikasi lain seperti speed gun dan vibration meter untuk membantu pengukuran kita.

 

  1. Ergonomic Checkpoint

Ergonomiic checkpoint merupakan aplikasi yang dibuat oleh International Labor Organization (ILO). Aplikasi ini merangkum berbagai macam kriteria yang dapat disusun dalam sebuah checklist untuk mengecek performa ergonomik di tempat kerja. Selain ergonomic checkpoint, ILO pun menyediakan Stress Checkpoint untuk memeriksa stress di tempat kerja dan merekemondasikan action plan untuk menurunkan stress di tempat kerja.

 

 

  1. My fitness pal

My fitness pal merupakan sebuah aplikasi yang membantu untuk me-recall makanan yang kita makan dan juga mengetahui berapa banyak nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. My fitness pal sangat cocok untuk mengetahui kebutuhan kalori dan nutrisi lain yang dibutuhkan untuk seseorang dengan umur, berat dan tinggi badan tertentu untuk dapat mempertahankan berat badan, menambah atau mengurangi berat badannya. Aplikasi ini tentunya dapat digunakan untuk menekan penyakit terkait dengan nutrisi makanan di tempat kerja.

 

  1. iAuditor

iAuditor merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan kita dalam membuat ceklist apapun di tempat kerja. iAuditor menyediakan platform yang dirancang untuk berbagi ceklist antar penggunanya. Semua ceklist tersebut bisa kita kustomisasi dengan karakter di tempat kerja kita. iAuditor juga memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan laporan pdf dari ceklist yang bisa disimpan, dicetak dan di-share kepada siapapun melalui berbagai macam sarana.

 

Permenkes No. 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali melakukan gebrakan regulasi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Regulasi dengan nama “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit” resmi diundangkan pada 5 Januari 2017 lalu. Regulasi ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.

Sumber: http://www.huffingtonpost.ca/kathleen-finlay/toronto-hospitals_b_4768226.html

Permenkes No.66 Tahun 2016 memuat panduan yang sangat komprehensif dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di rumah sakit. Regulasi ini diwajibkan kepada rumah sakit yaitu yang melaksanakan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat. Regulasi ini tidak hanya fokus kepada pasien (patient safety) tapi juga ke seluruh manusia yang ada di rumah sakit seperti sumber daya manusia rumah sakit (pekerja) serta pengunjung. Permenkes 66 Tahun 2016 berfokus pada penerapan yang 8 rencana K3RS yang meliputi:

  1. manajemen risiko K3RS;
  2. keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;
  3. pelayanan Kesehatan Kerja;
  4. pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  5. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
  6. pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  7. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  8. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

Bagi praktis keselamatan dan kesehatan kerja, Permenkes 66 Tahun 2016 bisa menjadi sebuah peluang baru mengingat bahwa setiap rumah sakit harus memiliki unit kerja fungsional K3RS dan harus dipimpin oleh orang yang memiliki kualifikasi di bidang K3 sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (1):

“Pimpinan unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus tenaga kesehatan dengan kualifikasi paling rendah S1 bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau tenaga kesehatan lain dengan kualifikasi paling rendah S1 yang memiliki kompetensi di bidang K3RS. “

Permenkes 66 Tahun 2016 dapat diunduh di sini

 

Update Regulasi: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 dan Nomor 57 Tahun 2016

Kemeterian Kesehatan Republik Indonesi melalui Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah mengeluarkan peraturan baru pada Bulan Oktober dan November 2016 lalu. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Penyakit Akibat Kerja dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020.

Permenkes No 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Penyakit Akibat Kerja membahas tentang definisi Penyakit Akibat Kerja, diagnosis penyakit akibat kerja, sarana dan pelayanan untuk mengatasi penyakit akibat kerja. Regulasi ini dapat menjadi panduan dalam menegakkan penyakit akibat kerja karena membahas 7 langkah cara diagnosis penyakit akibat kerja.

Gambar. Pekerja sedang menggerinda di tengah debu

Sumber: https://dangerdust.wordpress.com/2016/04/16/who-says-crystalline-silica-dust-causes-autoimmune-diseases-they-do/

Permenkes No. 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri tahun 2016-2020 bertujuan untuk mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan dalam rangka mendukung pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia tahun 2016-2020. Peraturan ini dengan detail membahas tentang roadmap yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah di Indonesia hingga 5 tahun ke depan untuk mengurangi dampak resiko dari merkuri.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Penyakit Akibat Kerja dapat diakses di sini dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020 dapat diakses di sini.

Permenaker 37 tahun 2016 dan Permenaker 38 Tahun 2016

Pekan lalu, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menerbitkan 2 peraturan baru: Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana dan Tangki Timbun serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2016 nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi. Kedua peraturan ini praktis menjadi regulasi terakhir dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2016.

Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mencabut Permenaker No.1 tahun 1982 tentang Bejana Tekanan, Surat Edaran Menaker No.6/MEN/1990 tentang Pewarnaan Botol Baja/Tabung bertekanan dan Keputusan Dirjen Pembina Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep/75/PPK/XII/2013 khusus yang mengatur Calon Ahli K3 bidang Pesawat uap dan bejana tekan. Bisa dibilang, peraturan ini meringkas dan meningkatkan kualitas peraturan-peraturan yang telah dicabut.

Gambar Boiler

Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 ini cukup lengkap mengatur mengenai teknis bejana tekan dan tangki timbun meliputi material penyusun, tekanan, label, warna dan lain-lain. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemeriksaan bejana tekan dan tangki timbun yang bisa dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja atau Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan yang kompetensinya juga diatur dalam peraturan ini.

Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 merupakan peraturan yang telah menggantikan Permenaker No.4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga Produksi, Surat Edaran No.01/DJPPK/VI/2009 dan KEP/75/PPK/XII/2013. Peraturan yang terdiri dari 146 pasal ini sangat lengkap membahas mengenai ketentuan mesin-mesin produksi dan juga kompetensi operator yang mengoperasikan mesin produksi.

Pada Permenaker No.38 Tahun 2016 terdapat ceklist lengkap berbagai macam alat produksi sehingga akan memudahkan dalam proses pengecekan. Permenaker ini juga mensyaratkan operator yang berlisensi K3 dalam menjalankan berbagai macam alat produksi yang ada di tempat kerja.

Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 bisa diunduh di sini dan Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 bisa diunduh di sini

Bahaya gas diasetil dari Pop Corn

Siapa yang tidak mengenal pop corn? Cemilan enak yang berasal dari jagung ini sangat jamak dimakan sebagai pendamping di kala menonton layar lebar. Namun, apakan Anda tahu, ternyata pop corn ini mengandung gas yang sangat berbahaya terhadap kesehatan.

Adalah Gas Diasetil dalam pop corn yang merupakan gas beracun. Diasetil merupakan zat kimia artifisial yang dibuat untuk digunakan dalam perasa mentega dan umum digunakan dalam pop corn yang dibuat di microwave.  Diasetil juga digunakan dalam ribuan produk termasuk di antaranya adalah makanan berpengawet, roti, permen, makanan ringan dan lain-lain.

Uap diasetil dapat menimbulkan kerusakan paru-paru yang disebut dengan bronchiolitis obliterans. Penyakit ini ditandai dengan kesulitan bernafas, batuk kering, pusing dan kelelahan yang tak dapat dijelaskan. Jika pajanan terus berlanjut, kerusakan lebih lanjut dapat terjadi hingga harus melakukan transplantasi paru-paru. Penyakit ini bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan ke kondisi kesehatan seperti semula.

Pada kasus terburuk, pekerja hanya dapat menggunakan 25 persen dari kapasitas parunya sehingga mereka membutuhkan pernafasan melalui botol oksigen. Maka wajar jika Occupational Exposure Limits Short Term Exposure Limit (Nilai Ambang Batas pajanan 15 menit) Diasetil yang ditetapkan oleh TLV ACGIH 2016 hanya sebesar 0.02 ppm. Nilai tersebut jauh lebih kecil daripada nilai untuk kategori sama yang ditetapkan untuk benzene yaitu sebesar 2.5 ppm.

Bronchiolitis obliterans sudah diamati semenjak 1985 oleh National Institute of Occupational Health and Safety (NIOSH) Amerika Serikat. NIOSH mengamati kasus tersebut di 2 pabrik pembuat perisa sintetik. Namun, kaitan antara bronchiolitis obliterans dengan diasetil baru dibuktikan secara ilmiah pada tahun 2002.

Untuk mengurangi efek buruk dari disetil, berbagai macam pengendalian harus dilakukan. Di beberapa tempat, diasetil telah diganti dengan 2,3-pentanedione namun substansi tersebut masih dicuragai memiliki bahaya yang sama dengan diasetil karena terdapat persamaan struktur kimia di antara keduanya.

NIOSH merumuskan 3 tahap sebagai basis program pengendalian bahaya terhadap diasetil:

  1. Memantau pajanan dari diasetil kepada pekerja
  2. Evaluasi efektifitas dari pengendalian tekhnis yang dipakai di tempat kerja
  3. Menggunakan alat pelindung yang tepat

Pengendalian resiko mutlak harus dilakukan untuk melindungi pekerja dari bahaya diasetil. Pengukuran lingkungan terhadap kandungan gas diasetil akan membuat awal yang baik dari pengendalian resiko. Pengendalian teknis adalah pengendalian resiko paling utama. Pengendalian teknis dapat dilakukan dengan memasang belalai exhaust di dekat penggunaan diasetil, menggunakan mesin robotic untuk mencapur diasetil ataupun menggunakan tempat tertutup dengan ventilasi yang baik. Alat pelindung diri bisa menjadi cara pengendalian pelengkap yaitu dengan menyediakan respirator yang sesuai.

Referensi

CBSNews. 2007. Can Microwaved Popcorn Ruin Your Lungs? September 5. Accessed November 11, 2016. http://www.cbsnews.com/news/can-microwaved-popcorn-ruin-your-lungs/.

  1. Food flavouring wrecked my lungs. March. Accessed November 1, 2016. http://www.hazards.org/diacetyl/.

Kreiss, Kathleen. 2016. “Recognizing Occupational Effects of Diacetyl: What Can We Learn from this History?” Toxicology InProof.

NIOSH. 2011. “Occupational Exposure to Diacetyl and 2,3-Pentanedione.” CDC. August 12. Accessed November 20, 2016. Occupational Exposure to Diacetyl .

Pintas & Mullins Law Firm. n.d. Popcorn Factory Lung Cases (Diacetyl). Accessed November 11, 2016. http://www.pintas.com/toxic-substances/popcorn-factory-lung-cases-diacetyl-/.

Peraturan Gubernur Jakarta No.143 Tahun 2016 tentang Manajemen Kesalamatan Kebakaran

Jakarta merupakan salah satu daerah dengan tingkat kebakaran yang tinggi. Sampai pada 15 Spetember 2016, sudah terjadi 845 kejadian kebakaran dengan total kerugian sebesar Rp 173.716.100.00 (Jakartafire.net,2016).

Tingkat kebakaran yang tinggi ini mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menelurkan Peraturan Gubernur Jakarta NO.143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan. Peraturan yang berisi 53 pasal ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016 lalu.

Gambar 1. Ilustrasi Kebakaran di Jakarta

Peraturan ini membagi jenis-jenis kebakaran menjadi kebakaran kecil, sedang dan besar. Peraturan ini juga lebih banyak mengatur tentang peran dan tugas dari masing-masing petugas darurat kebakaran. Yang menarik, peraturan ini mewajibkan setiap gedung yang memiliki penghuni minimal 500 untuk dapat merekrut fire safety manager.

Silakan unduh Peraturan Gubernur Jakarta No.143 Tahun 2016 di sini.