Regulasi

9 Fakta dalam Profil K3 Nasional 2018

Profil K3 mencakup data jumlah pekerja, jumlah pekerja, anggaran K3 dan fakta lain terkait dengan K3

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bersama dengan International Labor Organization telah meluncurkan Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Indonesia tahun 2018. Profil K3 Nasional ini juga melibatkan masukan dari :

  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
  • Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
  • Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
  • Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
  • Asosiasi-asosiasi Profesi
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Pakar dari sejumlah perguruan tinggi: Universitas Indonesia (Depok) dan Universitas Diponegoro (Semarang)

Profil Nasional K3 memberi informasi tentang perundang-undangan K3, mekanisme pembentukan kebijakan negara terkait K3, infrastruktur, susunan kemitraan sosial, pengoperasian berbagai mitra untuk K3, pengawasan ketenagakerjaan, para partisipan dan pihak terkait, statistika dan indikator K3, data demografi dan ekonomi umum, berbagai persoalan dan permasalahan, juga syarat-syarat pengembangan lebih lanjut oleh negara. Data tersebut juga berfungsi sebagai dasar penyesuaian spesifikasi dan pengembangan kebijakan dan program nasional lebih lanjut dalam K3.

Pekerja Profil K3
Pekerja di Konstruksi

Kementerian Tenaga Kerja sangat mengharapkan agar semua komponen dapat menggunakan dan merujuk Profil K3 Nasional ini dalam perencanaan, implementasi, evaluasi dan peninjauan ulang pelaksanaan K3 di masing-masing sektor/stakeholder seperti kementerian/lembaga/instansi, asosiasi pengusaha, konfederasi serikat pekerja/buruh, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan komunitas kaum muda. Dengan adanya Profil K3 Nasional ini, kita dapat melakukan pembudayaan K3 secara efektif dan berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan bangsa dan negara maju lainnya.

Profil K3 Nasional ini memiliki data-data yang menarik dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah 9 fakta dalam profil K3 tahun 2018:

1. Jumlah Pekerja Muda yang Tinggi

K3 merupakan cerminan untuk menjalankan struktur dan mekanisme tata kelola SDG di tingkat nasional terhadap perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan, dan pelaporan, secara khusus pada SDG No. 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Pekerja muda menghadapi banyak tantangan dalam peralihan hidup mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Secara global, diakui bahwa tenaga kerja muda sangat rentan terhadap bahaya di tempat kerja karena mereka kurang pelatihan, pengalaman, penempatan pada tugas-tugas berbahaya, kurangnya kesadaran K3 dan hak-hak pekerja/buruh, serta faktor-faktor lain termasuk kondisi pekerjaan yang sulit.

Jumlah Pekerja Menurut Usia dan Jenis Kelamin tahun 2017
Jumlah Pekerja Menurut Usia dan Jenis Kelamin tahun 2017

Merujuk pada tujuan khusus tersebut, pekerja muda juga menjadi perhatian pemerintah. Karena bagian dari tenaga kerja muda (usia 15 – 24 tahun) mewakili 14,2% angkatan kerja di Indonesia (Survei Angkatan Tenaga Kerja 2017).4 Mereka merupakan kelompok terbesar keempat yang berusia  sekitar 35 – 44 tahun (25%); 25 – 34 tahun (24.6%); dan 45 – 54 tahun (20.3%). Kelompok ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berusia antara 55 – 64 tahun (11,2%) dan di atas 65 tahun (4,7%).

Oleh karenanya, kita sebagai professional K3 haruslah mempersiapkan program-program yang sesuai dengan pekerja muda. Program-program tersebut harus dapat mengintegrasikan pekerja muda dengan segala macam ciri khasnya dengan tempat kerja.

2. Jumlah Pengawas yang Perlu Ditingkatkan

Untuk melaksanakan undang-undang terkait K3, Indonesia mempunyai kesatuan system pengawas K3 yang mencakup tenaga pengawas K3 pada instansi ketenagakerjaan; dan pengawas K3 pada instansi di luar ketenagakerjaan/sektoral (misalnya pengawas keselamatan pertambangan).

Terdapat tiga tingkatan pengawas ketenagakerjaan. Mereka dibagi menurut peran dan tanggung jawab. Ketiga tingkatan tersebut antara lain tingkat pertama, tingkat muda, dan tingkat madya. Tingkat pertama bertugas melakukan pengawasan pertama dan berkala. Tingkat muda bertugas melakukan pengawasan pertama dan berkala serta pengujian. Kedua tingkat tersebut juga melakukan analisis dan pengujian ulang pengawasan berkala jika tidak memuaskan. Pengawas ketenagakerjaan madya melaksanakan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas pertama dan pengawas muda jika hasil kerjanya tidak memuaskan. Pengawas madya juga bertugas melaksanakan pengawasan dan pengujian spesifik.

Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

Terdapat 1.579 pengawas ketenagakerjaan di 34 provinsi di Indonesia. Beberapa dari mereka adalah pengawas spesialis K3 untuk boiler, mekanik, kelistrikan, pencegahan kebakaran, lingkungan, kimia, kesehatan kerja, dan konstruksi. Peran penting lainnya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk penegakan hukum terhadap terhadap pemberi kerja yang melanggar undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.

Dengan jumlah total pengawas sebanyak kurang dari 1600 dan jumlah pekerja sekitar 120 juta, maka rasio antara pengawas dengan pekerja adalah 1:75000. Jumlah tersebut dirasa kurang untuk mengawasi pekerja seluruh Indonesia sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu juga peningkatan kualitas dari pengawas ketenagakerjaan dengan berbagai macam pelatihan dan program.

3. Jumlah Penyedia Layanan K3

Pegawai Ketenagakerjaan tidak sendirian dalam mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Mereka juga dibantu oleh perusahaan/badan yang menyediakan layanan K3.

Perusahaan/badan yang menyediakan layanan K3 terdiri atas dua jenis. Pertama adalah badan audit. Kedua adalah perusahaan yang menyediakan jasa K3 (PJK3). Kedua jenis tersebut harus terdaftar dan diakui oleh pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan). Jumlah perusahaan/badan yang menyediakan layanan K3 juga meningkat jumlahnya. Sayangnya, juga terdapat penurunan jumlah jenis perusahaan/ badan sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini.

Penyedian Jasa K3
Penyedian Jasa K3

4. Personel yang Mendukung Peningkatan K3

Banyak pelaku mendukung pelaksanaan program K3 di Indonesia. Para pelaku tersebut adalah adalah ahli K3, dokter, personel, pejabat, teknisi, dan operator. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa mereka juga perlu mendapatkan manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbaikan ukuran K3 dan pelaksanaan K3 secara umum.  Keberadaan para ahli relatif bertambah dari tahun-tahun sebelumnya.

Di samping orang-orang tersebut, juga terdapat sejumlah ahli dan spesialis yang berperan dalam pelaksanaan K3. Mereka antara lain:

  • Spesialis pesawat uap dan bejana tekan (yang terdiri atas para spesialis, teknisi, dan operator rigger; welding; boiler; steamer bejana tekanan; peralatan lift dan pengangkut; peralatan lift dan tenaga produksi);
  • Spesialis konstruksi instalasi listrik terhadap pencegahan kebakaran (yang terdiri atas para spesialis, teknisi, dan operator listrik, scaffold dan konstruksi itu sendiri);
  • Para spesialis bahan-bahan berbahaya (yang terdiri atas para spesialis deteksi gas; bahanbahan beracun dan berbahaya; bahan-bahan kimia; ruang terbatas [confined space]); dan
  • Para spesialis ergonomi dan lingkungan kerja (yang terdiri atas para spesialis bangunan bertingkat tinggi).

Sejumlah spesialis pada masing-masing keahlian juga bertambah. Jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, jumlah operator boiler adalah 4.068 orang pada 2017, alih-alih 2.234 di tahun-tahun sebelumnya. Jumlah operator pealatan lift dan pengangkut juga bertambah. Jumlahnya menjadi 31.971 orang pada 2017, alih-alih 30.730 orang di tahun-tahun sebelumnya.

Personel yang mendukung peningkatan K3 di Indonesia
Personel yang mendukung peningkatan K3 di Indonesia

5. Anggaran K3 yang Perlu Ditingkatkan

Untuk mencapai tujuan program K3 di Indonesia, Pemerintah Indonesia memberi anggaran yang dialokasikan di sejumlah kementerian terkait K3. Karena Kementerian Ketenagakerjaan adalah leading sector atau penentu kebijakan nasional dalam hal K3, anggaran K3 di kementerian ini menjadi sangatlah penting.

Anggaran K3 yang dinilai sangat rendah sekali di mana anggaran K3 pada tahun 2018 hanya 114 juta rupiah. Sebagai gambaran, perusahaan-perusahaan multinasional biasanya menganggarkan lebih dari 500 juta rupiah untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya saja. Oleh karenanya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap anggara K3 ini.

Anggaran K3 Nasional
Anggaran K3 Nasional

6. Peningkatan Peraih Sertifikat SMK3

Penghargaan SMK3 merupakan sertifikasi berbasis audit. Penghargaan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.  Secara umum, Audit SMK3 merupakan penilaian sistematis dan independen mengenai terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka mengukur kemajuan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk SMK3 di perusahaan. Pelaksanaan SMK3 bertujuan untuk: (1) meningkatkan perlindungan efektif keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana dengan baik, terukur, terstruktur, dan terpadu; (2) mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; dan (3) menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Perusahaan Penerima SMK3
Perusahaan Penerima SMK3

Jumlah peraih sertifikat SMK3 menunjukkan peningkatan menggembirakan dengan peningkatan lebih dari 1000 perusahaan peraih SMK3 di tahun 2017. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa kehadiran SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 sudah semakin diakui di kalangan dunia bisnis. Kedepannya, pemerintah perlu melakukan review terhadap SMK3 agar sesuai dengan perkembangan zaman.

7. Perusahaan Penerima Penghargaan P2 HIV AIDS

Penghargaan ini merupakan upaya kerjasama/kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional (KPAN) dalam rangka mendorong perusahaan untuk mencegah dan menghambat laju peningkatan kasus HIV/AIDS di dunia kerja. Komisi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS pada masuyarakat Indonesia termasuk masyarakat pekerja penghargaan ini diatur melalui Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 No. 44 Tahun 2012, yang menunjang Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP/ MEN/IV/2004 tentang Program Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja.

Calon penerima penghargaan tersebut adalah perusahaan yang telah berkomitmen dan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja selama kurun waktu minimum 12 bulan. Perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka telah menulis dokumen mengenai program tersebut. Dokumen dapat berupa perjanjian kerja bersama (PKB – collective bargaining [CB]) atau peraturan perusahaan (enterprises’ regulation [ER]). Kedua, perusahaan telah mensosialisasikan isi dari kebijakan program perlindungan HIV/AIDS untuk mengelola staf dan pekerja/buruh. Ketiga, perusahaan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang HIV/AIDS untuk staf manajemen dan pekerja/ buruh. Keempat, perusahaan telah berusaha menghindari sikap, stigma, dan tindakan diskriminasi, yang telah dibuktikan. Kelima, perusahaan telah memiliki dukungan dan kepedulian terhadap orangorang dengan HIV/AIDS, misalnya konseling, dukungan sosial, atau VCT (Voluntary Counselling HIV and Testing). Keenam, perusahaan telah mengalokasikan sumberdayanya untuk Program Perlindungan HIV/AIDS. Ketujuh, perusahaan telah meningkatkan jumlah staf manajemen dan/atau pekerja/buruh yang telah menerima manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas mengenai HIV/AIDS. Kedelapan, perusahaan telah melakukan evaluasi yang teratur mengenai efektivitas program tersebut. Kesembilan, perusahaan telah menyediakan tata cara khusus untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di tempat kerja. Kesepuluh, perusahaan telah memperbarui dan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada dinas ketenagakerjaan pemerintah. Dan, kesebelas, perusahaan telah berkontribusi terhadap program-program sejenis yang dilaksanakan oleh masyarakat atau pihak lainnya.

Perusahaan Penerima Penghargaan HIV
Perusahaan Penerima Penghargaan P2 HIV AIDS

Peraih penghargaan ini juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan jumlah yang meningkat di tahun 2016 dan 2017. Masih banyak perusahaan sebenarnya yang layak untuk mendapatkan penghargaan ini, diperlukan sosialisasi lebih terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan penghargaan ini.

8. Peningkatan Penghargaan zero accident

Pemerintah memberi motivasi dan mendorong seluruh pihak (khususnya pengusaha dan pekerja) untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip K3 di setiap tempat kerja dan pelaksanaan program. Pelaksanaan prinsip-prinsip K3 dan program tersebut harus dilakukan oleh seluruh pihak karena pelaksanaan prinsip K3 merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Untuk memberikan apresiasi kepada pengusaha, pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dalam upayanya untuk menjalankan K3 secara sukses, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi dalam mengembangkan dan memperkuat program-program K3. Penghargaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Program Gerakan Nasional Meningkatkan Budaya K3.

Perusahaan Penerima Penghargaan Zero Accident
Perusahaan Penerima Penghargaan Zero Accident

Dari tahun ke tahun, jumlah penerima zero accident menunjukkan jumlah terbanyak di tahun 2014 dan menunjukkan penurunan di 2 tahun setelahnya.

9. Jumlah Penyandang Disabilitas dan Meninggal Akibat Kerja

Statistik yang disajikan di sini tidak merepresentasikan seluruh angkatan kerja di Indonesia karena data yang diperoleh dari sebagian kecil angkatan kerja yang sudah bekerja relatif kecil (kurang lebih 20%) yang dijamin oleh skema kompensasi nasional. Diakui bahwa angka kejadian cedera dan penyakit di tempat kerja di sektor informal yang tidak tercermin dalam data ini kemungkinan jumlahnya lebih besar.

Penyandang disabilitas dan meninggal akibat kerja
Penyandang disabilitas dan meninggal akibat kerja

Dari data pemberian kompensasi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan tersebut di atas hampir sebagian besar berupa kasus kecelakaan kerja baik yang terjadi di perusahaan/ tempat kerja (occupational accident) maupun kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja (work related accident) seperti kecelakaan lalu lintas dan lain-lain pada rute perjalanan dari tempat tinggal ke perusahaan/tempat kerja melalui rute yang biasa atau wajar untuk dilalui. Untuk kasus penyakit akibat kerja (occupational accident) yang diberikan JKK sesuai data tersebut di atas masih sangat sedikit, yaitu rata-rata hanya 25 kasus pertahun. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan K3 di Indonesia masih lebih banyak pada perlindungan pekerja dari kasus kecelakaan kerja dan masih sangat kurang dalam perlindungan pekerja dari PAK.

Silakan download Profil K3 Nasional di sini

Profile Nasional K3-bahasa-final

Agung Supriyadi, M.K.K.K.

Health and Safety Manager di Perusahaan Multinasional, Master Degree di Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Selalu senang untuk berdiskusi terkait dengan K3

Komentar Anda?

Back to top button
Close