Kampanye Via Sertifikasi Kompetensi K3

Tahun 2023 dibuka dengan sejumlah kecelakaan yang membuka mata. Mulai dari 3 orang tewas di area Pertamina Hulu Rokan hingga terbakarnya Depo Pertamina Plumpang yang memakan korban sebanyak 17 orang hingga artikel ini ditulis.

Semua media berlomba-lomba memberitakan tentang kedua kecelakaan ini. Ini menunjukkan bahwa isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih menjadi isu seksi yang menjadi perhatian banyak orang.

Sertifikasi Kompetensi K3, Program Yang Harus Dimiliki Politisi 2024

Tahun 2024 dianggap sebagian besar warga +62 adalah tahunnya politik. Itu karena pada bulan Februari tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan legislatif secara langsung. Tentu saja banyak (calon) politisi yang akan berkompetisi memenangkan pertarungan di masa pemilihan ini.

Politisi berlomba-lomba mendekatkan diri kepada rakyat melalui berbagai program. Mulai dari sumbangan ke korban bencana alam, pembagian sembako, bantuan ke mesjid maupun sekolah, pendekatan social media maupun turun langsung untuk mendekatkan diri dengan rakyat.

Satu program yang inovatif dan belum banyak dilirik oleh politisi adalah Pelatihan dan  Sertifikasi Kompetensi K3. Sertifikasi kompetensi ini dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Padahal kalau dilaksanakan, bukan hanya mendapat dukungan dari Masyarakat, tetapi sang (calon) politisi juga bisa menjadi media darling bahkan dukungan dari BNSP itu sendiri. Utamanya jika dilaksanakan bekerja sama dengan training provider dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang tepat

Apa itu Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi Kompetensi sendiri adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.

Salah satu cara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ataupun sertifikasi profesi adalah melalui uji kompetensi atau juga dikenal sebagai asesmen kompetensi. Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan asesmen kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018 dimana menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia.

3 Keuntungan Politisi Melakukan Sertifikasi Kompetensi K3

Berdasarkan data dari web Badan Nasional Sertifikasi Profesi/ BNSP saat saya menulis artikel ini, telah tersertifikasi 7.220.892 tenaga kerja di Indonesia. Dilihat dari 4 tahun terakhir, terlihat minat sertifikasi kompetensi meningkat. Ini tercermin dari jumlah sertifikasi kompetensi tahunan yang ada sebanyak 911.152 pada tahun 2019, 593.892 pada tahun 2020, 830.986 pada tahun 2021 dan 1.037.404 pada tahun 2022.

Berikut 3 Keuntungan politisi melakukan sertifikasi K3

Pertama, dengan dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 maka bekerjasama dengan LSP/ BNSP Untuk mensertifikasi kompetensi akan lebih mudah. Politisi tinggal pilih dengan LSP/TUK mana ia akan bekerjasama. Lalu hubungi dan ajak kerjasama / sponsori kegiatan mereka.

Para Politisi jangan khawatir, LSP ini bisa dicek keabsahannya melalui web BNSP.

Kedua, program ini mendukung peraturan pemerintah. Jika dilakukan dengan benar. Maka, rakyat akan melihat bahwa politisi ini memiliki dukungan penuh kepada program pemerintah, yaitu mengurangi kecelakaan kerja. Pada akhirnya bisa dianggap meneruskan dan mengembangkan program yang sudah ada.

Karena program ini bersifat umum (PP 10/2018 di atas), maka jangkauannya bisa lebih luas untuk masyarakat dan membuktikan keperdulian politisi ini kepada rakyat. Pada akhirnya, citra Poliisi ini semakin meningkat.

Ketiga program ini masih jarang karena inovatif. Bisa menjadi daya tarik bagi media online maupun offline karena mengandung news attraction yang tinggi. Bisa dimulai dengan pelatihan non sertifikasi yang berupa awareness. Sekalian saja mensponsori pelatihan dan uji kompetensi bidang K3 yang dibutuhkan di industri yang mentereng seperti migas atau pertambangan atau lakukan pada bidang instruktur yang lebih mudah dikenal karena umumnya instruktur yang tersertifikasi akan membanggakan sertifikasi yang diperolehnya.

Memaksimalkan Media

Untuk memaksimalkan news impact, saya sarankan program ini melibatkan pemerintah (daerah), PJK3 resmi, asosiasi K3 / Perkumpulan K3 dan media K3 yang sudah terpercaya. Keuntungan untuk perkumpulan K3 adalah anggota mereka dapat mendapatkan sertifikasi kompetensi K3 yang diperlukan anggotanya untuk menembus pasar kerja.

Baca Juga: Cara Cek PJK3 resmi di TemanK3

Nah itu tadi paparan saya mengenai program yang bisa dilakukan oleh politisi/caleg masa kini yang akan bertarung untuk 2024. Semoga para caleg/politisi/manajer kampanye yang membaca ini mau mendengar dan membantu tenaga kerja Indonesia terhindar dari kecelakaan kerja dengan lebih banyaknya pekerja K3 yang kompeten tersertifikasi.

Luki Tantra

Asesor BNSP I Instruktur BNSP

Luki Tantra adalah mantan ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP bidang K3. Saat ini menjadi Senior Advisor dan instruktur di PT. Tenaga Kerja Kompeten Indonesia yang melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi bidang perkantoran di Indonesia. (www.tenagakompeten.com)

SEO Tag:

.

Source

https://regional.kompas.com/read/2023/02/25/134912378/kronologi-3-pekerja-tewas-jatuh-ke-dalam-kontainer-limbah-di-pt-pertamina?page=all

https://bisnis.tempo.co/read/1698525/deretan-kejadian-kebakaran-di-terminal-bbm-dan-kilang-minyak-pertamina-sejak-2009-2023

https://bnsp.go.id/informasi?kategori=7&id=395