Budaya K3: Harga Mati Untuk Indonesia!

*) Oleh Permana Eka Satria Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)  merupakan  salah satu  persyaratan  untuk  meningkatkan  produktivitas  kerja karyawan, di samping itu K3 adalah hak asasi setiap tenaga kerja. Di era globalisasi  dan  untuk  memenangkan  persaingan  bebas, ternyata kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi salah satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  industri  di  Indonesia (Sutjana, 2006). Perkembangan industri di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan usaha jangka panjang untuk merombak struktur perekonomian nasional (Fauza,…

"Budaya K3: Harga Mati Untuk Indonesia!"

Housekeeping dan Personal Hygiene di Tempat Kerja

Oleh : M. Ricky Pratama, S.K.M. ( IH & Compliance Advisor PT Mc Dermott Indonesia)

Permasalahan housekeeping (kerapihan) merupakan masalah klasik dalam penerapan K3 di hampir semua jenis tempat kerja. Kondisi kerja yang rapi dan resik adalah kondisi ideal yang pastinya didambakan setiap personel K3 di tempat kerjanya. Housekeeping yang baik memang menunjang terwujudnya kondisi kerja yang aman dan juga bersih sehingga potensi bahaya keselamatan maupun kesehatan dapat diminimalisasi. Namun, bagaimana jika kondisi yang serba rapi ini justru tidak ditemukan pada pekerjanya? Dapatkah housekeeping dilakukan dengan maksimal jika personal pekerjanya saja bermasalah dalam hal kerapian dan kebersihan?

1Gambar 1. Contoh tempat kerja dengan housekeeping yang buruk

(sumber: www.compliance.safetysmart.com)

Membicarakan housekeeping tidak akan bisa dilepaskan dari peran serta pekerjanya itu sendiri. Hal ini semata karena dibutuhkan konsistensi dari para pekerja agar kondisi yang rapi dan resik dapat terus terjaga. Hal ini tentu sulit tercapai jika dalam tataran pribadi saja pekerja sudah enggan membuat dirinya rapi dan bersih. Oleh karena itu, sangat penting bagi tempat kerja untuk mensosialisasikan manfaat personal hygiene. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk pekerja, tetapi juga untuk menunjang kondisi kerja yang aman dan sehat.

Raterman dalam Plog & Quinlan (2002) memasukkan aspek personal hygiene (kebersihan diri) ke dalam kontrol secara administrasi dalam keseluruhan metode pengendalian dalam penanggulangan bahaya higiene industri. Beberapa penelitian seperti Lestari & Utomo (2007) dan Cahyawati & Budiono (2011) juga membuktikan adanya hubungan antara aspek personal hygiene dengan kejadian dermatitis di tempat kerja. Personal hygiene juga menjadi bagian yang terpisahkan pada kontrol untuk bahaya akibat penggunaan produk kimia berbasis solvent (Fulton dalam Plog & Quinlan, 2002) dan juga temperature panas (Bernard dalam dalam Plog & Quinlan, 2002).

Personal hygiene yang terjaga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan. Personal hygiene juga menunjang kepercayaan diri pada pekerja dan hubungan sosialnya dengan orang lain. Tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi aspek psikososial di tempat kerja yang pada gilirannya juga akan berdampak pada implementasi K3. Akan sangat sulit membayangkan seorang Safety Officer yang memiliki bau badan kurang sedap sehingga pekerja enggan didekati ketika ia hendak melakukan intervensi. Atau yang lebih parah jika seorang supervisor yang memiliki kebiasaan higiene yang buruk sehingga ia akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggotanya.

Berbicara personal hygiene, tak akan dapat dilakukan jika kita tidak merinci bagian pada tubuh kita yang perlu mendapat perhatian lebih. Berikut contoh-contoh masalah personal hygiene yang mungkin saja timbul pada area spesifik di tubuh kita:

  • Rambut: rambut yang berminyak, ketombe, kutu rambut, rambut rontok.
  • Telinga: kotoran telinga, infeksi telinga.
  • Mata: Conjunctivitis.
  • Kulit: jerawat, eksim, dan inflamasi kulit lainnya,
  • Gigi dan Mulut: bau mulut, rongga pada gigi, sariawan, radang gusi.
  • Kaki, tangan, dan jari: athlete’s foot, infeksi jamur, dan bau kaki.
  • Alat Kelamin: infeksi bakteri, infeksi saluran kencing, higiene menstruasi, penyakit menular seksual.

Perusahaan tentu saja tidak bisa menjangkau terlalu jauh untuk mengintervensi seluruh aspek personal hygiene pekerja seperti yang disebutkan di atas. Hal ini terkait juga dengan gaya hidup yang sehari-hari dijalani oleh pekerja, khususnya di luar tempat kerja. Belum lagi jika aspek lingkungan tempat tinggal pekerja juga dinilai. Perusahaan akan sulit menjangkau hingga titik tersbut. Namun setidaknya ada beberapa hal yang bisa perusahaan lakukan seperti berikut:

  • Fasilitas MCK yang memadai

Perusahaan perlu memastikan tersedianya fasilitas mandi (opsional), cuci, dan kakus yang standar dan proporsional. Standar dalam arti memenuhi prasyarat umum fasilitas MCK. Proporsional dalam hal rasio jumlah pekerja, jenis kelamin, dan juga kebutuhan khusus lainnya. Kedua hal ini bisa merujuk pada peraturan pemerintah yakni Permenkes No 70 tahun 2016 Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.

  • Fasilitas Cuci Tangan

Perusahaan juga harus memastikan adanya akses keran air yang mengalir (pilihan air dingin dan hangat lebih baik), sabun pencuci tangan, lengkap dengan kertas pembersih atau hair dryer sebagai alternatif. Penambahan poster yang berisi metode cuci tangan yang tepat juga dapat ditambahkan. Perusahaan juga idealnya memastikan mutu terkait air yang dikonsumsi dengan adanya pengujian berkala. Pengujian ini dapat mengacu pada standar lokal Permenkes no.416/1990. Terlebih jika perusahaan memakai berbagai jenis bahan kimia, ketersediaan fasilitas cuci tangan yang lengkap dengan pembersih kimia khusus menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

2

Gambar 2. Contoh fasilitas cuci tangan (sumber: www.education.govt.nz)

  • Promosi Personal Hygiene

Program yang sudah ada seperti tool box talk, induksi keselamatan, buletin HSE, ataupun Mading K3 dapat dimanfaatkan untuk kampanye personal hygiene. Pesan sederhana yang disampaikan seperti pentingnya cuci tangan, mandi dua kali sehari, dan menjaga kebersihan diri menjadi topik yang akan selalu hangat untuk disajikan. Meskipun pesan yang disampaikan merupakan hal yang sudah sepatutnya diketahui karyawan, penyampaian pesan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sangat menekankan pentingnya isu ini.

  • Program Jumat Bersih

Perusahaan bisa menerapkan program Jumat Bersih yang bisa dirancang seminggu sekali selama 15-30 menit sebelum dimulainya shift kerja. Pemilihan waktu dan hari tentunya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Program ini menekankan area housekeeping pada tempat kerja yang biasa ditempati oleh pekerja. Program ini juga bisa diperluas seperti membersihkan parit atau memungut sampah di halaman perusahaan.

3Gambar 3. Ilustrasi program Jumat Bersih (sumber: www.hsse.jgc.com)

Sumber:

Cahyawati, Imma Nur, Irwan Budiono. Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Dermatitis pada Nelayan. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang. 2011.

Ferdian, Riska. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Dermatitis Kontak pada Pekerja Pembuat Tahu di Wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2012. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Kurniawidjaja, L. Meily. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. UI Press. Jakarta: 2010.

Lestari, Fatma, Utomo HS. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Dermatitis Kontak pada Pekerja di PT. Inti Pantja Press Industri. Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. FKM UI. 2007.

Nur Salamah, Agustina. Dermatitis Kontak pada Pekerja Konstruksi PT Waskita Karya Proyek World Class University di Universitas Indonesia tahun 2012. Skripsi: Universitas Indonesia. 2012.

Plog, Barbara A, Patricia J. Quinlan. Fundamentals of Industrial Hygiene 5th Edition. National Safety Council. USA: 2002.

Memahami Operasi Purging

Oleh Ivan Havosan *)

*) HSSE PERTAMINA

Purging Out of Service adalah proses pembuangan gas atau cairan mudah terbakar / berbahaya yang berada dalam containment sebelum dilakukannya perawatan atau pemeriksaan pada sistim containment tersebut, dimana diperlukan udara bersih di dalamnya.

Udara tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam containment sebelum pemeriksaan atau perawatan tersebut karena dapat membentuk campuran mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebelumnya diperlukan pendorongan / pembersihan gas atau uap cairan dalam containment dengan gas inert (gas tidak bisa bereaksi).

Gambar 1. Operasi Purging Nitrogen

Begitu juga sebaliknya, ketika containment tersebut telah selesai diperiksa, sebelum dikembalikan ke proses, udara yang berada di dalam containment tersebut harus dibuang terlebih dahulu sebelum memasukkan unsur-unsur gas yang mudah terbakar. Inilah yang disebut dengan Purging Into service.

Jenis Media Purging

Secara umum, senyawa inert harus tidak dapat terbakar, tidak dapat mendukung pembakaran, mengandung kurang dari 2 persen oksigen, dan dapat mengurangi konsentrasi bahan yang mudah terbakar hingga mencapai kurang dari 50 persen dari batas bawah eksplosif (LEL) dari gas yang dipurging.

Walaupun secara komersil, N2 merupakan gas inert yang paling umum di dalam industri gas alam, berikut ini tipe-tipe media purging inert yang juga dapat digunakan :

  • Karbon Dioksida (CO2) komersil
  • Produk-produk pembakaran dari generator generator gas inert;
  • Gas buangan dari mesin-mesin pembakaran internal;
  • Uap air;
  • Air (dapat dipertimbangkan pada situasi tertentu).

Perhitungan Volume Containment

Volume yang akan dipurging harus diperhitungkan jumlah agar kuantitas gas inert atau air yang akan digunakan dapat diestimasikan. Ini akan memastikan bahwa kuantitas/jumlah yang cukup dari gas inert tersedia untuk operasi purging.

Titik Akhir Purging

Gas-gas inert, seperti CO2, N2 dan uap, mengubah rentang batas eksplosif beberapa gas yang dapat terbakar. Ketika gas-gas inert ini dicampur di dalam proporsi tertentu dengan gas-gas yang dapat terbakar, pembentukan campuran yang dapat terbakar dapat dicegah.

Lalu pertanyaan pada penjelasan ini: “Berapa lama seharusnya pemberian tahap awal dari gas inert dilanjutkan secara teratur untuk memastikan bahwa pemasukan udara atau gas yang dapat terbakar pada tahap berikutnya (tergantung kasusnya) ke dalam containment tidak akan membentuk campuran yang dapat terbakar?” Titik akhir purging harus ditetapkan untuk menjawab pertanyaan ini.

Titik akhir yang tepat dari purging dapat diperoleh dari grafik atau diagram batas-batas flamabilitas dari campuran yang mengandung berbagai gas yang dapat terbakar dan gas inert yang dipergunakan. Prosedur yang lebih sederhana menggunakan kalkulasi dengan formula Le Chatelier

Video Purging

K3 = Keselamatan dan Kesehatan Kerja

oleh: :Luki Tantra

Associate Trainer HSE, Anggota HSE Indonesia dan IPMK4L

Mungkin sebagian besar orang yang membaca judul tulisan saya ini berpikir

“Judulnya standar banget”

Atau

“Ini mah gue juga udah tau, ngapain ditulis lagi sih? Nggak Penting !!”.

Mungkin saja, tapi tidak menurut berita di detik.com ini

Sekilas Tentang Istilah K3

Memang, K3 adalah istilah yang sering digunakan dalam industry.

K3 adalah singkatan umum dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Seperti yang tercantum dalam Undang undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang Undang no. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, K3 adalah salah satu hal penting yang diwajibkan di dalam industry.

Walaupun pada prakteknya di industri singkatan dan penggunaannya beragam. Mulai dari departemen K3, departemen OSH (Occupational Safety & Health), departemen HSE (Health Safety and Environment), departemen SHE (Safety Health and Environment), departemen EHS (Environment, Health and Safety) dan sebagainya, kata “Keselamatan “ biasanya ditulis lebih dahulu daripada kata “Kesehatan”.

Bukan hanya di undang undang di atas, bahkan di beberapa uji kompetensi profesi dari badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pun materi keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kompetensi pertama yang harus dipenuhi. Apapun bidang profesi yang Anda ambil.

Kembali ke berita di atas,

Berita di atas diposting di Detik.com, salah satu media daring terkenal yang menjadi rujukan informasi dari banyak orang di Indonesia.

Pada berita yang mewawancarai salah satu pekerja di terminal 3 Soekarno Hatta,di situ ditulis singkatan K3 sebagai (Kebersihan dan Keselamatan Kerja). Hal ini memicu sedikit pembicaraan.

Apalagi tulisan tersebut konsisten bukan hanya di judul namun juga di dalam isi beritanya.

Teman teman di asosiasi dan organisasi profesi seperti HSE Indonesia atau IPMK4L (Ikatan Profesi Mutu Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan) banyak yang tersenyum simpul membaca berita itu.

Namun sebagian pembaca loyal media Detik.com memilih untuk “menegur langsung” media kesayangannya melalui fitur komentar di halaman berita tersebut. Sebagian dengan bahasa yang sopan dan mengingatkan; Namun sebagian lagi, sayangnya, menggunakan bahasa yang… kurang santun dengan mempertanyakan kapasitas kecerdasan maupun pengetahuan dari reporter maupun penulis berita tersebut.

Salah Reporter?

Apakah ini semua salah reporter yang kurang pengetahuan?.

Atau mungkin karena pada saat reporter mewawancarai sumber dilakukan pada saat shift malam sesuai isi wawancara sehingga terjadi kesalahan pendengaran atau kesalahan ketik?

Atau yang lebih ekstrem lagi: Karena tuntutan deadline media online, sang reporter terburu buru memposting berita sehingga tidak sempat mengecek penggunaan istilah,

Yang akhirnya menjadi sebuah blunder?

Mungkin juga tidak.

Menurut saya, ada dua kemungkinan

Pertama,

Mungkin saja memang nama departemennya seperti itu.

Seperti yang saya tulis di atas tadi, penggunaan nama dan istilah K3 bervariasi, terserah pada perusahaannya. Bisa jadi, di perusahaan konstruksi itu memang K3 istilahnya seperti itu. Alih alih menggunakan istilah “Kesehatan” dalam K3, perusahaan memilih menggunakan “Kebersihan”.

Kalau sudah seperti ini, maka gugurlah semua protes yang beredar.

Sayangnya, tidak ada informasi mengenai nama perusahaan kontraktornya. Usaha untuk mencari secara daring nama petugas K3 yang dicantumkan di berita tersebut juga nihil. Sepertinya beliau juga tidak bergabung di salah satu organisasi HSE yang saya sebutkan di atas sehingga tidak bisa dimintai konfirmasi maupun keterangan.

Kedua,

Dalam diskusi yang dipicu kesalahan tulis di berita ini, seorang rekan di IPMK4L menceritakan bagaimana staff HSE di perusahaan konstruksi biasa membawahi bagian kebersihan. Kebersihan ini sebetulnya termasuk dari Housekeeping/5S/5R dari HSE. Namun di beberapa perusahaan berkembang mengurusi cleaning service juga.

Kalau dari sini, mungkin juga bukan murni kesalahan reporternya. Waktu kuliah jurnalistik dulu, saya sempat belajar bahwa mencari sebuah berita dari pertanyaan (interview) dan pengamatan.

Mungkin saja, mengenai kebersihan inilah yang diamati dan dicatat oleh sang reporter.

Publikasi dan Sosialisasi K3

Di sisi lain, adanya penulisan istilah seperti itu mengindikasikan bahwa K3 belum tersosialisasi dengan baik.

K3 hanya jadi bagian dari industry. K3 hanya menjadi perayaan bulan K3 di Kemnaker. Hanya menjadi bagian dari pabrik-pabrik, perusahaan yang bergerak di bidang migas atau pertambangan, diskusi di asosiasi dan organisasi profesi atau hanya bagian kampanye dari safety training provider di Indonesia.

Slogan K3 yang sekarang adalah “Safety is My Life” atau Tema Bulan K3 Nasional tahun 2016 “Tingkatkan Budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional“ seakan masih jauh panggang dari api.

Jangankan menjadi budaya, menulis istilahnya saja media masih salah ?

Hadirnya istilah di berita ini menjadi pecut kenyataan dan tantangan bagi semua stake holder K3. Bahwa gerakan publikasi, sosialisasi dan proses membudayakan K3 masih harus digerakkan lebih lagi.

Stakeholder seperti media, asosiasi, organisasi profesi, PJK3 harus lebih dimaksimalkan lagi kerjasamanya denan pemerintah, demi membudayakan K3.

Sources

  • Kepmenaker No386 Tahun 2014 – Juklak Bulan K3 Nasional 2014-2019
  • http://news.liputan6.com/read/2316646/menteri-hanif-gaungkan-program-safety-is-my-life
  • https://news.detik.com/berita/3235306/suka-duka-pekerja-rampungkan-terminal-3-ultimate-bandara-cengkareng

Katigaku.id menerima kiriman artikel tamu terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Artikel yang terpilih akan dimuat di katigaku.id serta mendapatkan sertifikat dan souvenir menarik katigaku.id. Artikel bisa dikirim ke redaksi@katigaku.id dengan cc ke sayembara.katigaku@gmail.com

Sayembara One Safety One Article 2

Katigaku.com menantang Anda, para mahasiswa dan praktisi keselamatan dan kesehatan kerja, untuk ikut dalam sayembara

“One Safety One Article 2”

Artikel terdiri dari 400-700 kata dan disertai dengan referensi yang digunakan.  Artikel belum pernah dipublikasikan di media manapun. Artikel terpilih akan mendapatkan souvenir menarik, sertifikat dan dimuat di katigaku.com.

Tema artikel periode 19 Februari 2016- 4 Maret 2016:

“Contoh Baik (Best Practice) dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”

Pengirima artikel dan info lebih lanjut ke:

sayembara@katigaku.com

sayembara katigaku 2 besar

Ruang ASI: Antara Kepatuhan dan Produktivitas Kerja

Oleh: Emanuel Eko Haryanto

Corporate EHS Manager BASF Indonesia

Pemenang Sayembara One Safety One Article Batch 1

“Nursery Room ” , Ruang Laktasi atau popular juga disebut pojok Asi, walau tak selamanya terletak di pojok…pastilah…  sudah cukup familiar dan tidak asing lagi bisa kita jumpai di fasiltas umum seperti pusat perbelanjaan, bandara  ataupun  stasiun kereta api.  Nah bagaimana dengan tempat kerja anda baik itu di kantor  yang bertingkat atau  sebuah pabr ik di kawasan industri ?
Pertanyaan selanjutnya yang menyeruak dar i seorang  Health Safety Environment  (HSE ) Officer  yang sedang sibuk   dalam menangani cukup banyak  Permit to Work  (PTW)   yang harus diinspeksi, harus ya  kami miliki   ?, sementara pandangan mata  tetap  tertuju   pada lembaran ijin  kerja .

Hmm, mari bersama kita lihat peraturan yang berlaku di republik tercinta ini. Jika organisasi kita mengacu pada Sistem Manajemen Kes elamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 )  PP no 50 th 2012, cobalah kita tengok kembali di elemen 6  – Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3  –  sub elemen 6.4 Area Terbatas , lalu meluncur ke kriteria 6.4.3  -Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Nah fasilitas yang dimaksud adalah ruang laktasi.

Wah kami belum menerapkan SMK3 , manajemen masih merasa  lebih perlu penerapa n OHSAS 18001:2007 saja, yang dirasa “lebih menjual ”, tetep masih harus juga ya ? Aturan tersebut ada di klausul yang mana ?
Ayo kita buka lagi standard OHSAS 18001:2007 yang sudah cukup berdebu, maklum hanya dibuka saat eksternal audit, tertera di klausul 4.3.2 “ Legal & Other Requirements ”, secara jelas   diterangkan   ketika ada peraturan atau dasar hukum yang men gatur dan relevan dengan organisasi maka hukumnya wajib untuk ditaati.

Berdasarkan hirarki diatur di UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 83 yang berbunyi  “ Pekerja  /  buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya  untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Hal ini  di pertegas lagi di UU no 36 th 2009 tentang Kesehatan  pasal 128
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,
kecuali atas in dikasi medis.
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas
khusus.
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada aya t (2) diadakan di tempat kerja dan
tempat sarana umum.

Lalu dengan gamblang dijelaskan di PP No 33 th 2012 Pemberian Asi Eksklusif dan diturunkan secara teknis pun lugas di PerMenKes No. 15 tahun 2013 tentang “Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu” , nah petunjuk teknis  ini akan kita bahas.

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam  PerMenKes No. 15 tahun 2013 Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m2 dan/atau disesuaikan dengan
jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
c. lantai keramik/semen/karpet;
d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
g. penerangan dalam ruangan cuku p dan tidak menyilaukan;
h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan

Pasal 11
(1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang -kurangnya terdiri dari peralatan  menyimpan
ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
(2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
b. gel pendingin (ice pack);
c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
d. sterilizer botol ASI.

ruang+menyusui2

Gambar 1. Ilustrasi Ruang Menyusui

Sumber: http://momnzha.blogspot.co.id/2012_10_01_archive.html

Wah kebayang nih tanggapan manajemen  saat ditunjukin proposal anggaran  pembuatan Ruang
Laktasi. Selain penjelasan terknik di atas harus juga ditekankan kepada manajemen bahwa ini
INVESTASI bukan BIAYA .
Kita lihat korelasinya dengan produktifitas kerja.  Dengan adanya ruang laktasi pekerja wani ta terutama yang memiliki anak   yang masih menyusui akan merasa  nyaman  dalam bekerja tanpa harus pusing memikirkan bagaimana cadangan ASI  untuk si kecil di rumah.  Selain faktor psikologis, kesehatan pekerja juga terjamin dengan adanya ruang laktasi yang bersih dan higienis jika dibandingkan dengan harus memerah A SI  dikamar mandi. Maka secara langsung konsentrasi dalam bekerja akan maksimal dan produktivitas kerja akan tetap terjaga.

Dikutip dari laman resmi Government of Tasmania, dengan judul artikel Good Health is Good
for Business, terdapat fakta di bawah ini :

Organisasi yang tidak mempromosikan kesehatan   4 kali lebih mungkin kehilangan pekerja berbakat dalam waktu 12 bulan .

Pekerja yang sehat hampir 3 kali lebih produktif daripada pekerja yang tidak sehat .

Pekerja yang tidak sehat memiliki jumlah ijin sakit 9 kali lebih banyak daripada pekerja yang sehat.

Pertanyaan besar selanjutnya :
Sudahkah kita berinvestasi  dengan memiliki fasilitas  Ruang Laktasi  di tempat kerja untuk meningkatkan kesehatan dan produktifitas pekerja  ?

Promosi Kesehatan di Perusahaan untuk Menjaga Produktivitas Kerja

Oleh Shinta Gusrinarti

Kandidat Master K3 FKM UI

Pemenang Sayembara One Safety One Article Katigaku.com Batch 1

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga produktivitas karyawan. Di dunia K3, kesehatan berperan sinergi dengan keselamatan dengan tujuan mencegah kesakitan dan kecelakaan kerja. Hal ini tentu berdampak pada performa karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja di suatu perusahaan.

Di era globalisasi ini, tren penyakit tidak hanya berupa penyakit menular namun juga penyakit tidak menular. Indonesia menghadapi triple burden diseases yaitu Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Penyakit yang Muncul Kembali (Wibowo, 2014). Pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat termasuk dalam risiko penyakit diatas. Salah satu contoh penyakit menular yang masih menghantui dunia K3 adalah hepaititis B. Pemeriksanaan penyakit Hepatitis B merupakan salah satu pemeriksaan yang pasti dilakukan kepada para pekerja ketika melakukan medical check-up.

Bagaimanapun, seperti yang telah dijelaskan diatas, penyakit tidak menular juga menjadi salah satu konsen di tempat kerja. Salah satu penyakit tidak menular adalah kelompok penyakit kardiovasular seperti penyakit jantung dan stroke. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor satu di Amerika Serikat (CDC, 2013). Pekerja termasuk dalam kelompok yang berisiko terhadap penyakit tersebut.

Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Pekerja

Banyak sebab yang menjadi multifaktor terhadap timbulnya penyakit kardiovaskular. Beberapa faktor risiko penyakit ini adalah hiperkolesterolemia (Bantas, dkk,2012), kebiasaan merokok, dan kurangnya aktivitas fisik.

Sebuah penelitian tentang hiperkolesteorlemia pada pekerja yang dilakukan oleh Bantas dkk menemnukan bahwa kadar kolesterolemia ditemukan lebih tinggi pada kelompok pekerja yang sifat pekerjaannya kurang aktivitas fisik sepeeti pekerja pada perusahaan makanan, garmen, dan kimia.

Hiperkolesterolemia adalah suatu gangguan kesehatan yang ditandai dengan tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Hal ini dapat disebabkan oleh diet tak seimbang yang dipengaruhi oleh gaya hidup pekerja yang seringkali kurang memperhatikan nilai gizi makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Pun termasuk kebiasaan mengemil yang biasanya melanda karyawan kantoran. Sementara itu, kurangnya aktivitas fisik juga kerap melanda karyawan kantoran.

Jam kerja sebanyak delapan jam sehari yang dilakukan terus-menerus selama hari kerja membuat mereka jarang bergerak dan lebih banyak menghabiskan kegiatan yang sifatnya statis.

Hal ini tidak hanya merugikan karyawan sendiri terhadap kesehatannya, namun juga perusahaan. Di Amerika Serikat, lebih dari 30% biaya kesehatan perusahaan dihabiskan untuk mengobati beberapa faktor risiko penyakit kardivaskular sepeerti masalah obesitas, dislipidemia, dan merokok.

Strategi Pencegahan Penyakit Kardiovaskular

Dalam bidang kesehatan, promosi kesehatan merupakan salah satu cara pencegahan penyakit tingkat pertama. Promosi kesehatan dilakukan sebagai tingakan pencegahan penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular.

Konsep pencegahan penyakit ini terdapat dalam dalam Lima Tingkat Pencegahan atau dikenal dengan five level of prevention yang dirumuskan oleh Leavell dan Clark pada tahun 1962 (Kurniawidjaja, 2011). Lima tingkat pencegahan tersebut terdiri dari promosi kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan segera, pembatasan kecacatan, dan rehabilitasi.

health-promo2Gambar 1. Ilustrasi Promosi Kesehatan Makanan Sehat

Sumber: http://www.tipuora.org.nz/health-promotion/

Dalam tulisan ini, hal yang difokuskan adalah promosi kesehatan sebagai tindakan pencegahan primer terhadap penyakit. Promosi kesehatan dapat dilakukan termasuk untuk kelompok penyakit tidak menular yaitu penyakit kardiovaskular.

Promosi kesehatan memiliki target populasi yaitu mereka yang memiliki faktor risiko namun belum menderita penyakit. Kelompok pekerja yang diketahui memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular dapat diberikan strategi pencegahan berupa program-program kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan mereka sehingga terhindari dari risiko terkena penyakit.

Tujuan akhir dari diadakannya program promosi kesehatan di tempat kerja adalah mengubah perilaku pekerja dari gaya hidup tidak sehat menjadi gaya hidup sehat dan selamat. Dalam rangka mengubah perilaku tidak sehat dapat menggunakan bebagai macam pendekatan. Salah satunya adalah dengan diadakannya program edukasi dan sosialisasi gaya hidup sehat.

Contoh konkret yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan HSE Meeting dengan memasukkan materi diet seimbang, program stop merokok, fasilitas kebugaran dari perusahaan, serta konselor gizi dan rokok. Contoh lainnya adalah membiasakan diet seimbang dengan mengadakan program satu hari tanpa gorengan (one day no fried food) atau makan buah dan sayur (fruit and veggie day) di kantin perusahaan.

Hal ini akan membuat pekerja terbiasa memakan buah dan sayur dan mengurangi makanan berlemak. Juga, program olahraga seperti senam bersama juga membantu pekerja untuk membiasakan gaya hidup sehat.

Tentunya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Terlebih bagi perusahaan tempat kerja, pencegahan penyakit dapat menghemat biaya kesehatan akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Diharapkan dengan diadakannya program promosi kesehatan kerja di perusahaan dapat mencegah kerugian baik materi mapun nonmateri yang dapat berpengaruh pada produktivitas kerja di perusahaan.

Sumber:

Carnethon, M. Whitsel, L. Franklin, B, (2009), “Worksite wellness programs for cardiovascular disease prevention: a policy statement from the American Heart Association”, Circulation, vol. . 120, pp.1725-1741. Diakses http://circ.ahajournals.org/content/120/17/1725.short

Bantas, K. Agustina, F. Zakiyah, D, (2012), “Risiko hiperkolesterolemia pada pekerja di kawasan industri”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, vol. 6. 5, pp.219-224. Diakses dari http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/download/87/88

Kurniawidjaja, L, (2011), Teori dan aplikasi kesehatan kerja, UI Press,Jakarta.

RUMUS : { PRODUKTIF = SEHAT + SELAMAT }

Oleh: Permana Eka Satria

HSE officer PT Wifgasindo Dinamika Instrument Engineering

Pemenang Sayembara One Safety One Article Batch 1

Berdasarkan data ILO (International Labour Organization) pada tahun 2006, sekitar 2,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, 270 juta orang mengalami cidera akibat kecelakaan kerja dan 160 juta orang mengalami sakit akibat pekerjaannya. Lebih lanjut, penelitian dari 15EU (15 Negara Anggota Eropa) pada tahun 2000 memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan akibat kecelakaan kerja sebesar 55 juta Euro atau sekitar Rp. 827,6 M.

Data Jamsostek pada tahun 2013 terjadi 103.285 kecelakaan kerja yang menyebabkan 2.438 pekerja meninggal dunia dengan total biaya kompensasi kecelakaan kerja sebesar Rp. 618,49 M. Data dari jamsostek tersebut berdasarkan data yang masuk dalam laporan Jamsostek yang saat ini bernama BPJS Ketenagakerjaan.

Dari data ILO dan Jamsostek tersebut kita dapat membayangkan seberapa besar kerugian yang dialami perusahaan dan Negara akibat dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain kerugian material tentu hal ini berpengaruh kepada citra perusahaan dan Negara itu sendiri.

Tidak heran, dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang lesu, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan. Tenaga kerja Indonesia yang sedang dalam usia produktif justru sulit berkembang akibat tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dalam setiap kejadian kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja selain menimbulkan kerugian material dan moral tentu menyebabkan hilangnya hari kerja orang akibat absen dan kehilangan kemampuan bekerja seseorang. Contoh kecil bila terjadi kecelakaan kerja terjatuh dari ketinggian yang menyebabkan pekerja patah tulang, perusahaan pasti kehilangan pekerjanya sementara waktu. Hal ini akan mempengaruhi produktifitas kerja perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak mencapai target yang pada akhirnya berimbas pada hilangnya customer satisfied. Padahal customer satisfied merupakan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh pesanan berikutnya.

safety vs productivity graph 500 x 391

Sumber Gambar: http://blog.hls.co/blog/what-value-are-you-getting-from-your-forklift-truck-man-basket

Dalam skala nasional, produktifitas kerja berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara. EU (European Union) telah memahami hal ini lebih awal. Buktinya dalam EU Community Strategy 2007-2012 telah memasukkan upaya meningkatkan produktifitas dan kualitas Negara melalui keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan produktifitas yang mana secara tidak langsung membantu kemajuan perekonomian suatu Negara.

Berdasarkan ILO dan WHO (World Health Organization), keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

  • Promosi dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja dalam semua bidang pekerjaan
  • Pencegahan pekerja tidak masuk kerja akibat dari masalah kesehatan yang diakibatkan kondisi pekerjaannya
  • Perlindungan untuk pekerja di tempat ia bekerja dari risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan
  • Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang disesuaikan dengan kapabilitas fisiologis dan psikologis pekerja
  • Dan, secara keseluruhan adalah menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja dan setiap pekerja dengan pekerjaannya

Dari pengertian keselamatan dan kesehatan kerja diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan konsep peningkatan produktifitas yang telah kita bahas. Dengan pekerja yang sehat dan selamat, perusahaan dapat mencegah timbulnya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian material, moral dan hari kerja hilang.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernyataan atau simpulan tentang asas, pendirian, ketetapan, dsb yang disebutkan dengan kalimat yang ringkas dan tepat adalah “rumus”. Dengan kata lain kita telah menemukan rumus dalam mencapai produktifitas. Yaitu {Produktif = Sehat + Selamat}.

Sumber Bacaan :

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja DITJEN PPK – Kemenakertrans. 2015. Kebijakan K3 Nasional. Jakarta : DITJEN PPK – Kemenakertrans

 

Badan Pusat Statistik. 2013. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013. Diakses dari http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494 pada tgl 27 Januari 2016

 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses dari http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php pada tanggal 26 Januari 2016
 

Hesapro Partners. 2013. Background Research Paper : The Link between Productivity and Health and Safety at Work Hesapro. Diakses dari www.hesapro.org/files/Background_Research.pdf pada tanggal 24 Januari 2016

Safety Culture untuk Produktivitas Kerja Lebih Baik

Oleh: Alda Erfian

Sekretaris P2K3 PT PLN Sektor Pembangkitan Asam Asam

Pemenang Sayembara One Safety One Article

Dewasa ini banyak perusahaan besar yang sudah menerapkan atau mengimplementasikan safety culture demi menjaga keberlangsungan proses produksi. Sebenarnya apakah ada pengaruh langsung antara Safety Culture / budaya keselamatan dengan proses produksi suatu kegiatan usaha? Jawabannya adalah budaya keselamatan merupakan faktor penting penentu kontinuitas produksi. Pertanyaan selanjutnya adalah Apa itu Safety Culture? Bagaimanakah cara membangun Safety Culture dalam suatu kegiatan usaha? Mari kita telaah baik-baik dalam artikel ini.

Safety Culture merupakan produk dari value individu atau sekelompok orang, attitude, persepsi, kompetensi, dan pola tingkah laku yang memperlihatkan komitmen dan bentuk implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Istilah safety culture sendiri sudah lama digunakan sejak kejadian ledakan pembangkit tenaga nuklir Chernobyl yang merenggut banyak korban jiwa serta kerugian berupa material dan non material dampak radiasi nuklir tersebut. Terlepas dari force majeur atau faktor alam, dari kejadian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat kekurangan dalam pembentukan safety culture dalam beberapa level struktural maupun fungsional perusahaan.

Setiap perusahaan selalu mendeklarasikan proses operasi sesuai dengan kaidah keselamatan, namun tantangan sebenarnya adalah untuk mengubah deklarasi tersebut dalam setiap aktivitas pekerjaan sehari-hari. Peraturan tertulis, Standart Operating Procedure (SOP), Instruksi Kerja memang memiliki peran besar namun di dalam pembentukan budaya keselamatan itu tidak cukup.

Suatu perusahaan harus mengembangkan budaya keselamatan dimana nilai-nilai atau unsur keselamatan kerja diterapkan di setiap tingkatan jabatan. Safety culture diawali dari pucuk pimpinan suatu perusahaan. Mungkin hal ini terdengar cukup kontroversial mengingat K3 merupakan tanggung jawab semua pihak baik internal perusahaan maupun eksternal. Namun terdapat alasan kuat atas pernyataan tersebut.

Dalam suatu perusahaan, garis kewenangan dimulai dari puncak pimpinan. Berbeda orangnya akan berbeda juga cara kepemimpinannya. Hal yang demikian akan melahirkan suatu budaya dan pada akhirnya budaya akan mempengaruhi perilaku pegawai-pegawainya. Suatu rantai kepemimpinan inilah yang berpengaruh langsung pada proses terbentuknya safety culture. Lantas seperti apakah keterkaitan safety culture terhadap produktivitas perusahaan?

a-culture-of-safetySumber Gambar:http://www.hskosovo.org/?p=34

Seperti inilah rantai hubungan sebab akibat yang mendasari keterkaitan tersebut. Pada dasarnya kecelakaan mengakibatkan berbagai kerugian baik yang nampak maupun tersembunyi bagai gunung es di mana kerugian terbesar bukanlah dari kerugian yang terlihat. Dari berbagai kerugian tersebut salah satunya adalah penundaan atau berhentinya proses produksi yang secara langsung mengurangi performance perusahaan.

Dengan demikian prioritas utama sebenarnya adalah menjamin budaya keselamatan demi berlangsungnya kontinuitas proses produksi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membangun safety culture di suatu perusahaan? Dalam membangun budaya keselamatan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah :

  1. Komitmen manajemen terhadap K3
  2. Keterlibatan seluruh elemen pegawai
  3. Asumsi, kepercayaan, dan norma pegawai terhadap pentingnya K3
  4. Peraturan perusahaan dan SOP
  5. Prioritas pengawas K3
  6. Tanggung jawab dan akuntabilitas
  7. Kepedulian untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan unsafe action dan unsafe condition

Safety culture tidak dapat diciptakan secara instan, dibutuhkan waktu dan proses yang kompleks untuk mengubah perilaku keselamatan terhadap semua orang yang terlibat dalam setiap lini perusahaan. Seiring berjalannya waktu dengan komitmen penuh akan K3, safety culture akan senantiasa terbentuk bahkan akan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang tentunya akan semakin mendukung kinerja produksi suatu perusahaan.

Referensi:

  1. Shaping safety culture through safety leadership, October 2013. International Association of Oil & Gas Producer
  2. ACSNI Human Factors Study Group : Third report – Organising for safety HSE Books, 1993

Sayembara One Safety One Article

Katigaku.com menantang Anda, para mahasiswa dan praktisi keselamatan dan kesehatan kerja, untuk ikut dalam sayembara

“One Safety One Article”

Artikel terdiri dari 400-700 kata dan disertai dengan referensi yang digunakan. Artikel terpilih akan mendapatkan souvenir menarik, sertifikat dan dimuat di katigaku.com.

Tema artikel periode 221 Januari 2016-6 Februari 2016:

“Keselamatan dan Kesehatan untuk Produktifitas Kerja”

Pengirima artikel dan info lebih lanjut ke:

Sayembara.katigaku@gmail.com

sayembara katigaku besar